Tel Aviv -
Presiden Israel Isaac Herzog mulai berkonsultasi dengan perwakilan partai politik sejak Rabu (4/11) untuk menunjuk kandidat yang paling berpeluang membentuk pemerintahan baru.
Partai Arab Israel Pegang Kunci Bentuk Pemerintah Baru, Netanyahu Tumbang?
Presiden Herzog bakal menunjuk salah satu pemimpin koalisi untuk membentuk pemerintahan baru, menyusul hasil rapat konsultasi yang berakhir Kamis (5/11) malam.
Kesempatan ini membuka jalan bagi kubu oposisi pimpinan Gadi Eisenkot untuk mengakhiri kekuasaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dukungan bagi oposisi di parlemen telah dijanjikan oleh partai-partai Arab, yang mencatatkan perolehan suara bersejarah, meski tidak akan ikut memerintah.
Herzog sebelumnya menerima hasil resmi pemilu 27 Oktober sebagai hasil yang sah dan mengikat secara hukum. Keputusan tersebut menjadi pukulan bagi Netanyahu dan para pendukungnya yang berulang kali menuduh adanya kecurangan dalam pemilu.
"Pemilu sudah selesai. Sekarang waktunya menghadapi kenyataan," kata Herzog.
Komisi Pemilihan Umum Israel menyatakan tidak menemukan bukti penyimpangan yang memengaruhi hasil pemilu setelah menyelidiki berbagai tuduhan kecurangan.
Partai Arab tawarkan dukungan untuk akhiri kekuasaan Netanyahu
Ahmad Tibi, tokoh senior koalisi Joint List, mengatakan partainya bersedia mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya demi menggulingkan pemerintahan Netanyahu.
"Kami ingin melakukan hal-hal yang belum pernah kami lakukan sebelumnya untuk menyingkirkan pemerintahan kriminal ini," kata Tibi kepada Associated Press.
Joint List memperoleh 11 kursi di parlemen Israel atau Knesset, sementara partai Arab lainnya, Ra'am, mendapatkan delapan kursi. Keduanya berpotensi menentukan pembentukan pemerintahan baru.
Kubu oposisi pimpinan Eisenkot memperoleh 48 kursi, sedangkan koalisi Netanyahu mendapatkan 53 kursi dari total 120 kursi parlemen.
Joint List menawarkan dukungan dari luar pemerintahan tanpa harus bergabung dalam kabinet. Dukungan dapat diberikan melalui pemungutan suara atau abstain untuk membantu oposisi membentuk mayoritas.
Tibi mengakui kerja sama tersebut tidak serta-merta mengakhiri perang atau mewujudkan negara Palestina. Namun, menurutnya, pergantian pemerintahan dapat memperbaiki kehidupan warga Arab Israel, termasuk dalam penanganan kekerasan dan kriminalitas.
Tuduhan intervensi asing dan penolakan terhadap Partai Arab
Di tengah proses politik tersebut, dinas keamanan dalam negeri Israel, Shin Bet, masih menyelidiki dugaan campur tangan asing dalam pemilu. Dalam penilaian intelijen kepada komite pemilihan, Shin Bet menyebut adanya aliran dana dalam jumlah besar dari negara asing, termasuk negara-negara yang dianggap memusuhi Israel. Namun, badan tersebut tidak menyertakan bukti untuk mendukung pernyataannya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Noam Sohlberg mengatakan dugaan tersebut belum terbukti memengaruhi hasil pemilu. "Pada tahap ini, semua itu masih sebatas kecurigaan. Bahkan jika terbukti, cakupan dampak potensialnya terbatas," katanya.
Shin Bet juga meminta izin untuk memeriksa sejumlah politisi Arab, termasuk pemimpin Ra'am, Mansour Abbas. Namun, Jaksa Agung Gali Baharav-Miara menolak permintaan tersebut. "Tidak diperbolehkan menginterogasi warga negara atau pejabat terpilih tanpa bukti yang membenarkan tindakan tersebut," katanya.
Herzog turut memperingatkan agar pemilih Arab tidak menjadi sasaran tuduhan. "Saya mengecam bahasa kasar dan ungkapan rasis yang kita dengar belakangan ini," ujarnya.
Negosiasi koalisi masih menghadapi hambatan
Herzog dijadwalkan melanjutkan konsultasi dengan delapan partai pada Kamis (5/11), termasuk dua faksi Arab. Setelah seluruh konsultasi selesai, ia akan menunjuk kandidat yang dinilai paling berpeluang membentuk pemerintahan.
Namun, dukungan partai-partai Arab masih menjadi dilema bagi oposisi. Eisenkot sebelumnya mensyaratkan partai Arab yang ingin bekerja sama untuk menyebut Hamas sebagai organisasi teroris yang harus dihancurkan.
Joint List dan Ra'am telah mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 serta kekerasan terhadap warga sipil. Namun, keduanya menolak menyebut Hamas sebagai organisasi teroris atau menyerukan penghancurannya karena menilai hal tersebut dapat membenarkan operasi militer Israel di Gaza.
Tibi mengatakan serangan Hamas maupun respons militer Israel setelahnya sama-sama tidak bermoral.
Sebagian sekutu Eisenkot menyambut dukungan partai Arab, sementara lainnya menolak karena mempertanyakan sikap politik Joint List terhadap legitimasi Israel.
Jika negosiasi gagal menghasilkan pemerintahan baru, Israel berpotensi menggelar pemilu kembali pada awal tahun depan.
Editor: Rizki Nugraha
(nvc/nvc)
