JawaPos.com – Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menilai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa persoalan surat keterangan (suket) atau keaslian ijazah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak masuk akal.
Menurutnya, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menganulir putusan Mahkamah Agung (MA) karena keduanya berada dalam ranah peradilan yang berbeda.
Deddy mempertanyakan relevansi PTUN dalam polemik tersebut. Sebab, kewenangan PTUN berkaitan dengan sengketa keputusan yang dikeluarkan pejabat negara maupun institusi birokrasi.
"Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi," kata Deddy dalam keterangannya, Selasa (10/11).
Dia juga mengingatkan, persoalan surat keterangan (suket) yang berkaitan dengan polemik tersebut sebelumnya sudah pernah dibawa ke PTUN. Namun, proses persidangan kala itu tidak berjalan sebagaimana mestinya lantaran perwakilan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) disebut tidak pernah menghadiri persidangan.
"Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN tetapi perwakilan Kemendiknas tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya," tegasnya.
Atas dasar itu, Deddy menilai langkah membawa kembali persoalan suket maupun keaslian ijazah ke PTUN justru menimbulkan sejumlah pertanyaan. Dia mempertanyakan keputusan administrasi negara apa yang sebenarnya hendak dipersoalkan melalui jalur peradilan tersebut.
"Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa," tegas Deddy.
Deddy menekankan, kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian sebenarnya telah tersedia. Namun, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait, termasuk Kemendiknas dan pihak Gibran.
