PDIP Sumut: Pengunduran Diri Gibran Siasat Hindari Pemakzulan

Medan, CNN Indonesia --

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR dan Presiden RI Prabowo Subianto, Kamis (12/11).

Padahal sehari sebelumnya, lebih dari seratus anggota DPR dari 8 fraksi telah meneken usulan hak menyampaikan pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran. 

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan mengatakan pengunduran diri Gibran kepada MPR RI adalah siasat menghindari pemakzulan.

"Akan tetapi HMP DPR RI yang telah dilakukan harus tetap dilanjutkan hingga Sidang Istimewa MPR RI sehingga Gibran tidak mengundurkan diri, tetapi diberhentikan (dimakzulkan)," kata Sutrisno kepada wartawan, Kamis siang.

Sutrisno menambahkan pengunduran diri sah secara konstitusional dan merupakan hak wakil presiden yang dijamin konstitusi. Namun alasan pengunduran diri harus disertai alasan yang jelas, rinci, dan detail sehingga mudah dipahami publik.

"Jika alasan pengunduran diri Gibran terkait fakta persidangan MK tentang tidak ditemukannya dokumen ijazah SMA atau yang setara SMA, dan putusan MA tentang tidak sahnya Suket pengganti ijazah yang dilampirkan Gibran dalam dokumen pendafataran calon wakil presiden, maka terdapat persoalan hukum serius," urainya.

Maka dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pembuatan laporan polisi tentang syarat yang tidak terpenuhi (tidak sah) sejak pendaftaran di KPU.

Menurutnya rencana pengunduran diri Gibran itu juga tidak mengubah proses konstitusional hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR RI.

Pihaknya menilai alasan pengunduran diri Gibran merupakan persoalan hukum (bukan karena tidak mampu menjalankan tugas, sakit atau berhalangan tetap). Oleh karena itu, dia menilai permohonan pengunduran diri Gibran tidak dapat dijadikan alasan memberhentikannya dari jabatan wakil presiden hingga pertanggungjawaban hukum selesai.

"Karena Gibran yang meminta mundur, maka Gibran harus segera melepaskan semua hal yang terkait fasilitas dirinya sebagai wapres dengan tidak lagi menggunakan kendaraan dengan plat nomor RI 2, segera tinggalkan rumah jabatan atau rumah dinas dan seluruh fasilitas lain yang selama ini melekat dalam dirinya dan keluarganya," paparnya. 

Sebelumnya Gibran tersudut karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) soal ijazah atau dokumen setara pendidikan SMA sederajat. MK menyatakan tidak menemukan keberadaan bukti dokumen tersebut. Pertimbangan MK itu kemudian dipakai MA untuk mempertimbangkan mengabulkan kasasi membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dipakai Gibran jadi syarat calon di Pilpres 2024.

Kemendikdasmen kemudian mengikuti putusan MA, dan membatalkan surat Gibran per 11 November 2026.

Rapat paripurna bahas Gibran batal

Di sisi lain, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, DPR membatalkan rapat paripurna yang membahas pengumuman usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazahnya.

Rapat Paripurna seharusnya digelar pukul 14.00 WIB. Namun, tiga jam sebelum digelar yaitu sekitar pukul 11.00 WIB, rapat tersebut dibatalkan.

"Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus (Badan Musyawarah) tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini DIBATALKAN," demikian keterangan tertulis yang diterima wartawan.

[Gambas:Video CNN]

Sehari sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan jadwal rapat paripurna. Ia mengatakan jadwal rapat paripurna mundur dari biasanya di mana rapat paripurna digelar mulai pukul 10.00 WIB.

"Besok itu ada rencana agenda Paripurna jam 14.00 kalau saya nggak salah. Tetapi sampai dengan saat ini, ini undangan belum disebarkan," kata Dasco kepada wartawan di DPP Partai NasDem, Rabu (11/11) malam.

Tidak hanya Dasco, jadwal rapat paripurna juga sebelumnya sudah diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa, Rabu (11/11) sore.

Saan mengatakan rapat paripurna akan membahas penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diusulkan oleh delapan fraksi partai politik di DPR RI.

Adapun, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi meneken dokumen Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.

Jumlah pengusul HMP dari delapan fraksi itu rinciannya yakni PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang dan Demokrat 18 orang.

Dalam paparannya, masing-masing fraksi pada umumnya menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden usai dua putusan mahkamah yang mempersoalkan dokumen ijazahnya.

Saat menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan MPR, Muzani bilang Gibran tak menjelaskan langsung alasan mengundurkan diri.

Ketika ditanya wartawan apakah dalam surat ada alasan Gibran mengundurkan diri, Muzani bilang belum baca.

"Kami belum buka. Nanti akan kami buka ramai-ramai di depan pimpinan yang lain," kata politikus Gerindra itu.

(fnr/kid)