JawaPos.com - Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melakukan perlawanan hukum atau fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikannya dibatalkan Mahkamah Agung (MA) menuai tanggapan dari sejumlah tokoh hukum.Â
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, mantan Menko Polhukam Mahfud MD, hingga pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan pandangan berbeda mengenai persoalan tersebut.
Secara umum, langkah Gibran yang menyatakan ingin berjuang secara hukum di PTUN dalam perkara surat penyetaraannya yang dibatalkan MA dan dikuatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebetulnya tak banyak membantu.
Berikut adalah analisis hukum dari Yusril, Mahfud MD, hingga Hotman Paris.
Yusril: Putusan MA Sudah Final, Gibran Bukan Pihak yang Bisa Ajukan PK
Yusril menegaskan, putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum biasa untuk mempersoalkan putusan tersebut. Menurutnya, Gibran juga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) secara pribadi.
"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Persoalan tersebut bermula dari gugatan H.M. Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi Subhan sekaligus membatalkan Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
MA juga memerintahkan kementerian terkait mencabut surat penyetaraan pendidikan tersebut. Putusan yang diketok pada 30 Oktober 2026 itu membatalkan putusan PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang sebelumnya tidak mengabulkan gugatan Subhan.
Yusril menjelaskan, pembatalan tersebut berlaku surut atau ex tunc. Artinya, surat penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan batal dan tidak sah sejak pertama kali diterbitkan pada Agustus 2019.
