Pemerintah Cabut HGU 11 Perusahaan Terlibat Kebakaran Hutan

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah resmi mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan kawasan hutan dari 11 perusahaan yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menyebut pencabutan izin HGU dari 11 perusahaan tersebut dilakukan sesuai rekomendasi dari Kabareskrim Polri.

"Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (9/11).

Ia mengatakan dari 11 perusahaan yang dicabut beberapa diantaranya memiliki investor dari negara Korea Selatan, Malaysia hingga Singapura.

"Beneficiary Ownership dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya. Juga ada dari beberapa dari dalam negeri," tuturnya.

Nusron merincikan 11 perusahaan tersebut merupakan PT MIB di Kalsel; PT RKA di Kalbar; PT SKM di Kalbar; PT SAE di Kalbar; PT PSLT di Kalbar; PT BOS di Kalbar; PT AER di Kalbar; PT JMS di Kaltim; PT STP di Kaltim; PT ANI di Kalbar; dan PT API di Kalbar.

[Gambas:Video CNN]

Ia menjelaskan dari belasan perusahaan itu pencabutan izin yang dilakukan dibagi ke dalam lima klaster berbeda sesuai dengan pelanggarannya masing-masing.

Klaster pertama, kata dia, dilakukan pencabutan seluruh izin HGU. Nusron mengatakan hal ini dikarenakan telah terjadi kebakaran berulang kali pada wilayah HGU milik perusahaan terkait.

Selain itu, ia menyebut kebakaran terjadi lebih dari setengah luasan izin yang diberikan. Kemudian karena tidak adanya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi dan mitigasi Karhutla.

Nusron menyebut perusahaan yang masuk dalam klaster ini yakni PT MIB seluas 4 ribu hektar, PT RKA seluas 11 ribu hektar dan PT SKM seluas 7 ribu hektar.

"Kemudian klaster kedua ada satu PT yang ternyata HGU sudah habis tahun 2020 dan ini dipastikan akan diambil alih negara. Itu PT PSLT seluas 2.300 hektar," katanya.

Sedangkan untuk klaster ketiga, dilakukan pembatalan penerbitan izin HGU. Nusron mengatakan klaster ini ditujukan kepada perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan akan tetapi HGU belum terbit.

Ia menambahkan nantinya Kementerian ATR/BPN akan merekomendasikan kepada Kemendagri dan Pemda terkait untuk mengevaluasi Izin Usaha Perkebunan yang telah terbit.

Perusahaan yang masuk dalam klaster ketiga yakni PT ANI seluas 5 ribu hektar, PT BOS seluas 4 ribu hektar, kemudian PT AER seluas 5 ribu hektar.

Klaster keempat, Nusron mengatakan pencabutan HGU dilakukan sebagian. Ia menjelaskan hal ini dikarenakan luasan lahan Karhutla tidak sampai 50 persen dari total HGU.

"Kenapa sebagian? Karena tingkat kebakarannya kurang dari 50 persen, yaitu PT SAE di Landak, Kalimantan Barat, seluas 1.510 hektar," jelasnya.

Terakhir untuk klaster kelima, Nusron menyebut masih dalam proses pengkajian. Rinciannya PT STP, PT API dan PT JMS.

"Sedang kita lakukan pendalaman apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada," katanya.

(tfq/fra)