Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempercepat realisasi belanja negara sebesar Rp 945 triliun untuk periode November hingga Desember 2026.
Ekonom Danamon Bank, Irman Faiz, menilai upaya pemerintah dalam menggenjot belanja di sisa 2026 ini berpotensi menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV. Meski demikian, dorongan fiskal terhadap pertumbuhan diperkirakan tidak sekuat kuartal sebelumnya.
Faiz menekankan anggaran sebesar Rp 945,2 triliun yang direncanakan pemerintah untuk dua bulan terakhir tahun ini merupakan total belanja, termasuk pembayaran bunga utang.
“Karena itu, kami melihat belanja akhir tahun membantu menjaga pertumbuhan kuartal IV, dengan proyeksi kami 5,04 persen yoy, dibandingkan 5,47 persen pada kuartal III,” kata Faiz saat dihubungi kumparan, dikutip Minggu (15/11).
Apabila proyeksi pemerintah itu terealisasi, belanja di luar bunga selama Oktober hingga Desember diperkirakan mencapai sekitar Rp 1.144 triliun atau tumbuh 6,4 persen secara tahunan.
Menurut Faiz, belanja nonbunga tersebut lebih lambat dibandingkan kuartal III, meskipun nominal pengeluaran pemerintah menjelang akhir tahun cukup besar.
Ia menjelaskan, besarnya dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada jenis pengeluaran dan waktu realisasinya. Pengadaan barang dan jasa serta proyek konstruksi yang terealisasi pada kuartal IV dapat memberikan dorongan lebih langsung terhadap aktivitas produksi dan pendapatan pemasok dalam negeri.
Sementara itu, penyaluran bantuan sosial berpotensi mendorong konsumsi rumah tangga. Kata Faiz, pembayaran kompensasi energi untuk biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya lebih berdampak pada perbaikan arus kas Pertamina dan PLN.
“Dengan outlook pemerintah, defisit bisa bertambah sekitar Rp 355 triliun pada November–Desember. Rencana belanja Rp 945,2 triliun pada dua bulan terakhir diimbangi oleh penerimaan yang tersirat dari outlook sekitar Rp 590 triliun,” jelas Faiz.
Ia melanjutkan, jika ditambahkan dengan defisit kumulatif sebesar Rp 379,3 triliun hingga akhir Oktober, defisit APBN diperkirakan mencapai sekitar Rp 734 triliun atau 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun.
“Kami memproyeksi defisit 2026 sebesar 2,89 persen PDB. Kami memperkirakan realisasi belanja meningkat menjelang tutup tahun, sementara penerimaan pajak neto berpotensi melambat seiring pencairan restitusi tahun ini yang masih tertunda,” ujar Faiz.
Ia pun mencontohkan setiap tambahan belanja atau kekurangan penerimaan sebesar Rp 10 triliun dari outlook pemerintah dapat meningkatkan defisit sekitar 0,04 poin persentase PDB, dengan asumsi komponen lainnya tetap.
Senada, Ekonom INDEF Rizal Taufikurahman, menilai percepatan belanja pemerintah sebesar Rp 945,2 triliun dapat menopang pertumbuhan ekonomi kuartal IV apabila realisasinya segera mendorong aktivitas ekonomi domestik.
Menurut Rizal, pengadaan barang dan proyek pemerintah perlu segera menghasilkan tambahan pesanan bagi pemasok dalam negeri. Sementara itu, bantuan sosial atau bansos juga perlu disalurkan tepat waktu agar dapat segera diterima dan dibelanjakan oleh rumah tangga.
“Jika dana mengendap di kas daerah atau proyek baru berjalan pada 2027, penyerapan anggaran bisa naik dengan dampak yang terbatas terhadap pertumbuhan kuartal IV,” sebut Rizal saat dihubungi kumparan.
Dari sisi fiskal, Rizal memperkirakan defisit APBN berpotensi bertambah Rp 355,1 triliun pada November hingga Desember apabila seluruh rencana belanja terealisasi dan penerimaan mencapai target Rp 590,1 triliun.
Dengan skenario tersebut, defisit diperkirakan meningkat dari 1,47 persen PDB pada Oktober menjadi sekitar Rp 734 triliun atau 2,85 persen PDB pada akhir 2026.
“Dengan belanja sesuai rencana dan asumsi PDB yang sama, kekurangan penerimaan sekitar Rp 39 triliun saja sudah cukup untuk membawa defisit ke batas 3 persen PDB,” tutur Rizal.
