Pemprov Sumut Kejar Realisasi TKD untuk Pemulihan Pascabencana

Jakarta -

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung pemulihan pascabencana. Dari pagu Rp 1,134 triliun yang dialokasikan kepada delapan organisasi perangkat daerah (OPD), realisasi keuangan mencapai Rp 328,61 miliar atau 28,98% per 26 Oktober 2026.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor mengatakan pemerintah provinsi akan mengoptimalkan sisa waktu sekitar satu setengah bulan untuk mempercepat pekerjaan.

Seluruh OPD penerima juga diminta memastikan program yang telah berjalan segera dilengkapi administrasi agar progresnya tercatat. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi bersama Satgas PRR di Medan.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan tambahan TKD Rp1,134 triliun dan sudah kami alokasikan kepada delapan OPD. Progresnya masih 28,98 persen. Oleh karena itu, dalam satu setengah bulan ke depan akan semakin kami tingkatkan. Mudah-mudahan bisa kami laksanakan sampai 100 persen," kata Timur dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2026).

Berdasarkan realisasi per OPD, Dinas Komunikasi dan Informatika mencatat capaian tertinggi sebesar 78,91%, disusul Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar 56,13% serta Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 45,30%.

Sementara itu, realisasi Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya mencapai 33,83%; Dinas Sumber Daya Air 24,43%; Dinas Kesehatan 23,95%; Dinas Perhubungan 9,64%; dan Dinas Pendidikan 2,71%.

Pemanfaatan anggaran tersebut menyasar berbagai kebutuhan penting masyarakat, mulai dari rehabilitasi sekolah dan puskesmas, pengadaan alat kesehatan, perbaikan jalan dan jembatan, hingga pembangunan turap.

Penanganan juga mencakup penguatan tebing sungai dan tanggul, bantuan sarana pertanian, fasilitas keselamatan jalan, layanan internet di daerah bencana, serta 52 kegiatan bantuan keuangan provinsi di 21 kabupaten/kota.

Timur menjelaskan capaian fisik sejumlah pekerjaan sebenarnya telah lebih maju dibandingkan dengan realisasi keuangan yang tercatat. Kesenjangan tersebut terjadi karena perkembangan pekerjaan belum seluruhnya diperbarui dalam aplikasi dan belum diikuti pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).

"Beberapa OPD menyampaikan bahwa pekerjaan sebenarnya sudah berjalan, tetapi datanya belum diperbarui dalam aplikasi sehingga angka yang tercatat masih rendah. Kami menganjurkan delapan OPD yang progresnya sudah berjalan di lapangan segera mengajukan SPM agar realisasinya meningkat," ujar Timur.

Percepatan pekerjaan tetap dilakukan meskipun sejumlah lokasi menghadapi hujan dan banjir susulan. Pekerjaan sumber daya air di Kecamatan Tukka, misalnya, terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan dan melindungi masyarakat dari dampak kerusakan berulang.

Sementara itu, Wakil Kepala Posko Nasional Satgas PRR Marsma TNI Ridha Hermawan mengapresiasi langkah Pemprov Sumatera Utara dalam memanfaatkan tambahan TKD. Satgas PRR juga membuka pendampingan bagi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk membantu mengatasi kendala administratif maupun pelaksanaan program.

"Kami mengapresiasi kerja keras yang telah dilaksanakan Pemprov Sumatera Utara dalam pemanfaatan TKD tambahan yang cukup besar. Satgas dan Posko juga membuka asistensi kepada pemerintah daerah agar terus fokus memanfaatkan TKD untuk pemulihan pascabencana," kata Ridha.

Menurut Ridha, penyelarasan data menjadi bagian penting untuk memastikan laporan keuangan menggambarkan kondisi pekerjaan di lapangan secara akurat. Pemutakhiran data juga diperlukan agar perkembangan pemulihan dapat dipantau dan kendala yang menghambat pekerjaan segera diselesaikan.

"Memang ada kesenjangan antara pelaporan administratif penyerapan anggaran dan capaian fisik pembangunan yang sebetulnya jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Untuk itu, kami mendorong harmonisasi dan penginputan data agar dapat dilaporkan kepada Kasatgas," tutupnya.

(anl/ega)