Pemuda, Politik, dan Belukar Zaman

Jakarta -

Meski lanskap sejarah telah bermutasi menjadi rumit, dari era perlawanan terhadap kolonialisme penjajah hingga melawan kepungan ketimpangan, patologi korupsi, dan kehancuran ekologi, watak dasar pemuda dari generasi ke generasi tidak pernah menanggalkan satu hal penting yaitu mereka perintis yang membabat belukar zaman.

Hari ini, determinasi tersebut bermanifestasi secara global pada Gen Z dan milenial. Dari gerakan iklim di Eropa, perlindungan Amazon di Brasil, demokrasi digital di Pakistan, hingga krisis perumahan di Korea Selatan dan Inggris, kaum muda terbukti konsisten mengorganisasi diri melawan persoalan yang merusak ruang hidup mereka.

Kendati berakar dari teritori tertentu, seluruh gerakan lintas batas itu bermuara pada satu titik temu yang sama yakni gugatan kolektif atas hak atas masa depan yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan. Keresahan global ini juga yang dirasakan di Indonesia. Anak muda mengorganisir diri untuk melawan darurat kebakaran hutan dan lahan.

Arah Kaum Muda

Di tengah krisis yang berkepanjangan, generasi muda kini tidak lagi terikat pada dikotomi ideologi klasik kiri-kanan maupun ketokohan figur tunggal. Mobilisasi politik mereka bersifat cair dan berbasis isu konkret tentang keadilan ekologis, ekonomi digital, serta transparansi tata kelola.

Menjelaskan fenomena ini, teori Post-Materialism dari Ronald Inglehart membantu kita memahami bagaimana pergeseran nilai generasi terjadi. Ketika generasi terdahulu terfokus pada stabilitas ekonomi konvensional dan institusi formal, generasi muda modern menggeser prioritas mereka pada nilai-nilai pasca-material: kualitas hidup, keadilan ekologis, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi. Generasi yang tumbuh di tengah keterbukaan media digital ini terpapar realitas global secara real-time, membuat mereka makin kritis dan responsif dalam membandingkan antara retorika elit dengan realitas empiris.

Namun, menegemukanya gerakan berbasis isu ini berjalan seiring dengan melorotnya keabsahan institusi politik formal. Berbagai studi global muulai dari Cambridge Centre for the Future of Democracy (2020) hingga Harvard Youth Poll (2025) yang merekam depresi sistemik kaum muda terhadap demokrasi konvensional dan polarisasi dua partai di AS akibat ketimpangan ekonomi serta ketidakmampuan negara menjamin kebutuhan mendasar seperti perumahan dan lapangan kerja.

Krisis legitimasi ini terefleksi kuat di Indonesia. Kajian IMGR (2025) dan survei Katadata (2024) mengonfirmasi menguatnya ketidakpercayaan anak muda terhadap lembaga politik yang dipicu oleh patologi korupsi, marjinnya penegakan hukum, dan minimnya transparansi. Riset ini juga mengonfirmasikan mengapa hanya 8,7% dari mereka yang berminat masuk ke dalam struktur partai politik. Generasi muda bukannya apatiis tetapi mereka justru sedang memutus harapan pada wadah politik lama yang dinilai gagal menjawab risiko zaman.

Adaptasi Partai

Fenomena ini memberikan pesan tegas bagi partai politik untuk beradaptasi secara kelembagaan. Rendahnya minat masuk partai bukanlah sinyal mati rasa terhadap urusan publik, melainkan bentuk pergeseran dari loyalitas partai yang kaku (party identification) menuju keterlibatan berbasis isu (issue-driven engagement). Anak muda boleh jadi enggan terjebak dalam birokrasi partai, tetapi mereka tetap aktif mengawal kebijakan, menggalang solidaritas, dan menyuarakan kritik secara mandiri.

Tantangan terbesar partai politik hari ini adalah menghubungkan gejolak aspirasi itu dengan kewenangan formal. Sekretariat partai tidak boleh lagi hanya ramai menjelang pemilu, lalu sunyi begitu kekuasaan diraih. Partai harus mampu membangun ruang dialog yang berkelanjutan, memanipulasi kanal digital secara partisipatif, serta membuktikan tiga hal mendasar: keterlibatan bermakna sejak tahap gagasan, keterbukaan tata kelola, dan keberpihakan nyata pada persoalan konkret seperti lapangan kerja, ekonomi digital, dan kelestarian lingkungan.

Di tengah melorotnya kepercayaan publik, melepaskan peran partai politik sama saja dengan melumpuhkan mesin utama demokrasi. Suka atau tidak, partai tetap menjadi saluran sah untuk mengonversi gelombang kritik menjadi keputusan publik yang mengikat. Karena itu, yang dibutuhkan bukanlah pembubaran atau penolakan total, melainkan dorongan pembaharuan dari dalam agar fungsi agregasi aspirasi tersebut kembali berjalan di atas trek integritas dan konsistensi.

Namun, di luar kalkulasi politik elektoral, persatuan generasi muda tetap menjadi fondasi yang mendesak. Sebagaimana para perintis Sumpah Pemuda 1928 tidak menunggu keadaan sempurna untuk berikrar, generasi hari ini pun tidak boleh membiarkan perbedaan pilihan politik memecah ikatan kolektif. Persatuan adalah syarat mutlak agar daya tawar kaum muda tidak terfragmentasi oleh kepentingan jangka pendek elit.

Tantangan zamannya boleh berbeda, tetapi imperatif etis pemuda tidak pernah berubah dari masa ke masa. Kita tidak boleh memposisikan diri sebagai daun tua yang pasrah gugur dihantam angin, melainkan sebagai akar muda yang terus merambat menembus kerasnya zaman. Masih banyak belukar patologi publik yang harus dibersihkan, ranting penghalang yang perlu dipotong, dan jalan baru yang mesti dirintis bersama demi masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

(anl/ega)