PKB Minta Usut Isu Ketum Parpol Terlibat Sadap Prabowo: Jangan Dibikin Gelap

Jakarta -

PKB bicara terkait isu adanya Ketua Umum partai politik yang disebut terlibat kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. PKB mendorong dugaan itu untuk diusut tuntas.

"Harapan saya, yang sudah terang jangan dibikin abu-abu, apalagi gelap. Kerja 24 jam dan kejar siapapun pelaku secepatnya supaya tidak ada ruang fitnah dan spekulasi yang menyesatkan," kata Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi, Minggu (8/11/2026).

Jazilul mengatakan PKB enggan berspekulasi lebih jauh mengenai isu ketum parpol yang terlibat penyadapan Prabowo. PKB yakin Polri mampu membongkar skandal tersebut hingga mengungkap para pelaku yang belum terungkap.

"Dalam proses penanganan skandal ini, PKB lebih memilih mencermati daripada melempar atau menanggapi spekulasi spekulasi yang belum ada buktinya," ujar Jazilul.

Dia berkeyakinan pelaku kasus penyadapan terhadap Prabowo masih banyak yang belum diamankan. Jazilul juga menyinggung motif politik di balik tindakan pelaku.

"Saya pribadi beryakinan pelaku skandal ini masih banyak dan bermuatan politik tingkat tinggi," kata Jazilul.

Lebih lanjut Jazilul mendukung penanganan yang dilakukan oleh Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Dia meyakini Polri akan profesional dalam mengusut kasus penyadapan terhadap Prabowo.

"Pelaku penyadapan itu pejabat elit polisi dan yang disadap juga pejabat pejabat tinggi negara. Maka penanganan skandalnya juga pasti ditangani dengan profesional, terbuka dan objektif," tutur Jazilul.

Isu Ketum Parpol Terlibat Penyadapan Prabowo

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Muradi sebelumnya menilai ada kemungkinan tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bertambah. Muradi juga menilai ada kemungkinan kasus ini merembet ke unsur politik.

Muradi mengatakan kemungkinan, selain pihak kepolisian, juga ada pihak sipil dari salah satu partai politik besar yang ikut terseret dalam kasus tersebut. Dia mengatakan sosok itu diduga merupakan ketua umum partai politik yang sudah lama berdiri.

"Kalau yang sipil juga ada, tapi kan dia tidak dalam posisi ikut-ikut operasi ya. Tapi ikut diskusinya ada, dan itu memang kalau ini Pak Kabareskrim bisa membuktikan itu, orang ini akan terseret, Pak. Dan itu dari partai yang lumayan besar," ujar Marudi dalam sebuah wawancara televisi, dikutip Sabtu (7/11).

Saat ditanya apakah sosok tersebut merupakan ketua umum partai politik, Muradi membenarkan kemungkinan tersebut. Dia mengatakan sosok itu berasal dari partai politik yang sudah lama berdiri.

"Ya, ya, ya, (partai besar)," ujarnya.

"Kira-kira begitulah, salah satunya (ketum). Sudah lama, ya," sambungnya.

Muradi menduga sosok itu hadir dalam rapat sebelum proses penghapusan informasi penyadapan. Dia juga menyinggung kemungkinan adanya campur tangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat sosok tersebut terpilih menjadi ketua umum partai politik.

"Ya, dan, dan itu ada di rapat sebelum proses penghapusan itu sendiri. Dan saya kira ya ini beliau ada, bisa jadi karena juga karena campur tangan Pak Jokowi ketika beliau menjadi ketua umum," ujarnya.

(ygs/idh)