Polda Jatim Siaga Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi, Personel Harus Prima

Surabaya -

Kapolda Jawa Timur Irjen Dekananto Eko Purwono menegaskan pihaknya menyiagakan personel hingga sarana prasarana untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Kesiapsiagaan juga diperkuat dengan pemetaan wilayah rawan bencana dan pembentukan posko terpadu bersama instansi terkait.

Hal itu disampaikan Kapolda saat memimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026 di Mapolda Jatim. Dia mengatakan, Jawa Timur memiliki sejumlah wilayah dengan potensi kerawanan bencana alam. Sepanjang 2026, tercatat 672 kejadian bencana alam di berbagai wilayah Jatim.

Ratusan kejadian bencana tersebut di antaranya 41 kejadian banjir, 57 tanah longsor, dan 140 angin puting beliung. Peristiwa itu mengakibatkan 28 orang meninggal dunia dan 55 orang luka-luka. Adapun kerugian materiil ditaksir mencapai Rp 7,552 miliar.

"Hal tersebut juga telah diprediksi oleh BMKG di mana pada musim hujan tahun 2026 sampai dengan 2027 akan diperkirakan datang lebih lambat dari yang seharusnya. Hal tersebut merupakan sinyal bahwa terdapat indikasi kemungkinan akan terjadi cuaca ekstrem di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur," kata Dekananto di Mapolda Jatim, dilansir detikJatim, Rabu (4/11/2026).

Mengantisipasi potensi tersebut, Dekananto meminta jajarannya memperkuat koordinasi dengan TNI, BPBD, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Pemetaan wilayah rawan bencana harus dilakukan bersama agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat ketika bencana terjadi.

Ia juga meminta posko bersama dan posko aju disiapkan, termasuk pembagian tanggung jawab personel di setiap sektor. Koordinasi komunikasi dan informasi kepada masyarakat juga harus terpusat agar tidak menimbulkan kebingungan saat penanganan bencana.

"Masyarakat terdampak tidak peduli siapa yang membantu, tetapi negara hadir di sana," tegasnya.

Selain itu, seluruh personel diminta memastikan kesiapan peralatan dan sarana prasarana yang akan digunakan saat diterjunkan ke lokasi bencana. Mekanisme koordinasi juga harus dipahami hingga tingkat pelaksana melalui latihan bersama.

"Saya minta setelah ini dicek seluruh perlengkapan apakah betul-betul bisa dioperasionalkan ketika turun ke lokasi-lokasi terdampak," ujarnya.

Dekananto menekankan kesiapsiagaan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui apel gelar pasukan. Seluruh personel dan instansi terkait harus memahami tugas masing-masing dan bergerak cepat saat terjadi bencana.

"Seluruh personel harus dalam kondisi prima serta dilengkapi dengan alat pendukung diri karena keselamatan petugas sama pentingnya dengan keselamatan masyarakat yang dilindungi," pungkasnya.

Baca selengkapnya di sini

(idh/dhn)