Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11) siang, untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pertemuan tersebut akan membahas mekanisme konstitusional setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri kepada Prabowo dan MPR.
"Saya diberitahu untuk datang ke Istana jam 13.30 (WIB) hari ini untuk mengadakan pertemuan. Saya dengar, di samping beberapa menteri, juga akan hadir pimpinan MPR dan mungkin juga Komisi III DPR atau pimpinan DPR," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Yusril mengatakan dirinya telah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran. Dalam surat yang terdiri dari lima paragraf itu, Gibran menyatakan berhenti sebagai wakil presiden atas kemauannya sendiri dan meminta MPR menindaklanjutinya dengan merujuk Pasal 8 ayat 2 UUD 1945.
Menurut Yusril, pertemuan di Istana kemungkinan menjadi forum konsultasi antarlembaga negara untuk membahas langkah selanjutnya. Ia menyebut koordinasi diperlukan karena pengisian jabatan wakil presiden melibatkan kewenangan MPR dan kewajiban presiden mengusulkan calon pengganti.
"Ini paling merupakan satu rapat konsultasi, bagaimana tindak lanjut dari surat pengunduran diri wakil presiden, karena ini menyangkut tugas dan kewenangan MPR dan juga menyangkut kewajiban presiden menindaklanjuti kevakuman wakil presiden," ujarnya.
Yusril menjelaskan berdasarkan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945, MPR harus bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua nama yang diusulkan presiden. Sebelum pemilihan, MPR perlu menyatakan adanya kekosongan jabatan dan menyampaikan pemberitahuan resmi kepada presiden.
Ia mengatakan sidang MPR untuk menyatakan kekosongan tersebut tidak perlu dihadiri presiden. Pimpinan MPR cukup mengirimkan surat resmi kepada Prabowo untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden.
"Enggak, saya kira. Itu MPR saja. Cukup surat saja disampaikan oleh pimpinan MPR kepada presiden, secara resmi memberitahukan ada kekosongan wakil presiden," kata Yusril.
Terkait alasan Gibran mengundurkan diri, Yusril menyebut keputusan itu didasari alasan pribadi serta suara-suara yang berkembang di masyarakat. Namun, ia tidak menjelaskan lebih jauh isi alasan tersebut karena ingin berfokus pada mekanisme hukumnya.
"Alasannya memang alasan pribadi, alasan memandang juga suara-suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan disimak dengan baik oleh Pak Wapres, dan itu menjadi alasan untuk mengundurkan diri," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada MPR pada Kamis (12/11). Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan surat serupa juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo.
"Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto," kata Muzani.
Pengunduran diri itu disampaikan sehari setelah Gibran menyatakan siap menghadapi proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya oleh Mahkamah Agung (MA).
Pada Selasa (10/11), Gibran mengatakan akan menghadirkan dokumen pendidikan dari SD hingga S1 dalam proses tersebut.
Di saat bersamaan, DPR menerima usulan untuk memulai proses hak menyatakan pendapat (HMP) guna memakzulkan Gibran karena dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Usulan itu telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi, melampaui syarat minimal 25 anggota.
(fra/del/fra)
