Pramono soal Nasib Obligasi Jakarta Rp5,6 Triliun: Kami Ikut Keputusan Pusat

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berdiskusi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/10/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal, mulai dari dana bagi hasil (DBH), program LPDP versi Jakarta, hingga penyempurnaan ruang fiskal.

Pramono mengatakan, pembahasan dilakukan untuk mengevaluasi sejumlah aspek keuangan daerah, termasuk upaya memperbaiki ruang fiskal Pemprov DKI Jakarta.

"Tentunya berbagai hal dilakukan pembahasan, termasuk hal yang berkaitan dengan dana bagi hasil, LPDP, kemudian pemenuhan ruang fiskal yang harus dilakukan penyempurnaan, perbaikan," kata Pramono saat ditemui di Tanah Harapan, Jakarta Utara, Selasa (27/10/2026).

Selain itu, keduanya turut membahas rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun. Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait rencana tersebut.

Dia mengaku tidak keberatan apabila pemerintah pusat tidak mengizinkan penerbitan obligasi daerah yang direncanakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan Jakarta.