JawaPos.com - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggandeng perguruan tinggi untuk menurunkan angka kemiskinan di desa-desa.
Untuk menyukseskan program tersebut, dilaksanakan dialog interaktif bertema Kampus Berdampak untuk Desa: Mendorong Inovasi dan Pemberdayaan dalam Pengentasan Kemiskinan di Auditorium Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Kamis (5/11).
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris menyampaikan, saat ini pemerintah menggeser arah kebijakan. Yang semula berorientasi pada bantuan sosial (bansos) menjadi pemberdayaan.
Menurut Haris, pergeseran tersebut dilakukan atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Pelaksanaannya dilakukan lewat tiga strategi. Yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah kantong kemiskinan.
”Kami mengajak UNESA dan seluruh perguruan tinggi untuk menempatkan pendampingan di lokasi prioritas dan mengukur hasilnya pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian desa, bukan hanya anggaran dan fisik, agar dampak kampus bagi desa dapat dipertanggungjawabkan,” kata Haris.
Agar intervensi tepat sasaran, Kemenko PM sudah menetapkan 16.550 desa dan kelurahan sebagai lokasi prioritas. Seluruhnya masuk dalam Keputusan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Nomor 6 Tahun 2026.
Langkah itu juga didukung empat program prioritas yang memiliki dimensi pemberdayaan. Yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, dan SMK Go Global.
Haris optimistis dampak program bakal lebih besar bila diperkuat oleh ekosistem pemberdayaan yang utuh. Dia menilai perguruan tinggi sebagai salah satu pemegang peran penting.
Saat ini, masih kata Haris, sebanyak 262 perguruan tinggi berkomitmen mendampingi 40 ribu desa sampai 2029 mendatang. Kemudian dalam urusan inovasi, gagasan kampus diberi ruang melalui Innovilleague 2026 dan Mandaya Awards 2026.
