Jakarta -
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan gugatan soal surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka hari ini. Gugatan ini diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana.
PTUN Gelar Sidang Lanjutan Gugatan soal Suket Ijazah SMA Gibran Hari Ini
Sidang lanjutan gugatan suket penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming di PTUN Jakarta digelar hari ini. PT Mercy Toga Kirana yang mengajukan gugatan.
"Jadwal sidang: replik penggugat secara elektronik dan tambahan bukti surat penggugat dan tergugat secara konvensional," demikian tertulis dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta dilihat detikcom, Kamis (12/11/2026).
Dihubungi terpisah, Pejabat Humas PTUN Jakarta Febriana Permadi mengatakan sidang akan diagendakan pukul 10.00 WIB.
"Iya betul agendanya demikian, untuk bukti diadakan secara tatap muka. Betul pukul 10.00 WIB," ujar Febriana saat dikonfirmasi.
Sebagai informasi, gugatan PT Mercy Toga Kirana teregister dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT. Tergugat ialah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dukmen Diksus), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
Berikut petitum permohonan PT Mercy dalam gugatan ini:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah (sesuai Posita I);
3. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 mengandung cacat substansi karena tidak berdasar dokumen primer (sesuai Posita IV), cacat prosedur karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang dan tidak melalui format elektronik sebagaimana disyaratkan (sesuai Posita V), serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Persamaan Perlakuan (sesuai Posita II, IV, dan VI);
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan pencabutan atas Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 secara total dan permanen, serta menghapusnya dari buku register negara, dalam tenggang waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Mewajibkan Tergugat untuk memberikan jawaban tertulis secara resmi dan lengkap atas Surat Permohonan Klarifikasi Administratif Penggugat tertanggal 11 Februari 2026 (Bukti P-6), paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap (sesuai Posita II);
6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya atas perkara ini.
(mib/zap)
