Jakarta -
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Listyo Sigit Prabowo juga segera dipecat usai Polri menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Irjen Ahrie Sonta buntut kasus penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut posisi Listyo Sigit sebagai jenderal aktif bisa mengganggu proses hukum.
Sahroni awalnya memberikan apresiasi terhadap Polri yang telah memecat Irjen Ahrie Sonta. Dia menyebut langkah ini akan mempermudah proses hukum mengenai penyadapan terhadap Prabowo.
"Tentunya saya setuju dengan langkah ini karena Ahrie Sonta memang terbukti melakukan hal yang disangkakan. Selain itu, beliau dipecat kan memang tujuannya selain karena sudah terbukti dan tersangka, buktinya juga jelas, hal ini juga agar lebih memudahkan dalam pemeriksaan dan persidangan nanti," kata Sahroni saat dihubungi, Kamis (12/11/2026).
Karena itu, dia mendorong agar Listyo Sigit juga segera dipecat. Dia menyebut posisi tinggi Listyo Sigit bisa mengganggu proses hukum.
"Untuk Listyo Sigit, kalau memang sekarang posisi dia sebagai perwira tinggi dan jenderal aktif itu bisa mengganggu proses hukum, ya seharusnya bisa saja asal bukti-buktinya sudah kuat," ucap dia.
Dia menyebut ada opsi rehabilitasi nama dan posisi jika Listyo Sigit nantinya tak terbukti melanggar etik berat. "Kalaupun nanti di persidangan tidak terbukti kan bisa direhabilitasi nama dan posisi jabatannya," imbuhnya.
Diketahui, Polri menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Ahrie Sonta. Hasilnya, Ahrie Sonta dipecat dari anggota Polri.
"Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar AS, diputuskan, yang pertama, sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," ujarnya.
"Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," sambung dia.
Sebagai informasi, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Ahrie, dua perwira tinggi lainnya dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut para tersangka terindikasi menyadap orang nomor satu di Indonesia tersebut.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Selain terhadap Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lain. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.
"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep.
Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025-2026. Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.
(maa/eva)
