PKB: 8 Fraksi Terus Komunikasi Intensif untuk Gulirkan 'Hak Menyatakan Pendapat' Terhadap Gibran

Wapres Gibran Rakabuming Raka saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11). (ANTARA)

JawaPos.com – Niat Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya tidak serta-merta menghentikan proses politik di DPR. Sebanyak delapan fraksi dikabarkan terus melakukan komuniasi intensif untuk menggulirkan 'hak menyatakan pendapat' terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka.

“Ini kan tidak saling terkait ya. Di sana lembaga eksekutif, di sini lembaga legislatif ya. Jadi apapun sikap yang diambil secara personal oleh Pak Wapres, kita sangat menghormati, karena itu hak konstitusional yang melekat yang bisa ditempuh. Tapi yang jelas mekanisme politik di DPR, hasil komunikasi secara intensif dari anggota yang terdiri dari delapan fraksi ini, ya terus bergerak, tetap berjalan,” tegas Kapoksi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, Rabu (11/11).

Khozin mengatakan, Gibran sejauh ini baru menyampaikan niat untuk mundur dan belum secara resmi mengajukan pengunduran diri.

Karena itu, Khozin menilai perlu ada kejelasan mengenai sikap Gibran sebelum langkah tersebut dapat diproses lebih lanjut. Meski demikian, ia menghormati hak konstitusional yang dimiliki Gibran untuk menentukan sikap.

“Pasti dalam koridor hitam putihnya sudah jelas. Kalau memang mengundurkan diri, ya ada pernyataannya. Apalagi ini masih niat. Jadi apapunlah itu kita menghormati. Tapi mekanisme politik insya Allah tetap berjalan,” kata Khozin.

Menurut Khozin , rencana pengunduran diri Gibran dan proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat di DPR merupakan dua persoalan yang berbeda. Keduanya memiliki jalur serta mekanisme masing-masing yang tidak saling memengaruhi.

Dia menyebut, Gibran dapat menggunakan jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memperjuangkan persoalan yang berkaitan dengan ijazahnya. Sementara itu, DPR tetap menjalankan mekanisme politik sesuai aturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Khozin memastikan proses Hak Menyatakan Pendapat akan berlanjut hingga dibawa ke rapat paripurna DPR. Namun, dia belum dapat memastikan apakah agenda tersebut sudah masuk dalam jadwal rapat paripurna terdekat.

Khozin hanya memberikan sinyal bahwa pembahasan tersebut masih terus berjalan dan diharapkan segera mencapai tahap berikutnya. Dia pun berharap Hak Menyatakan Pendapat dapat diagendakan dalam waktu dekat.

“Ongoing ya, proses. Saya kemarin sudah sampaikan coming soon, coming soon. Itu artinya kan segera hadir. Ya bisa besok, bisa lusa. Paripurna terdekatlah, paripurna terdekat, mudah-mudahan,” jelasnya.

Gibran Sampaikan Niat ke Prabowo untuk Mundur sebagai Wapres RI

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11) pagi. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada awak media pada Selasa sore.

Prasetyo mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang, terutama menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikannya.

"Dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden, Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo saat menyampaikan keterangan kepada awak media.