Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

RUU Peramapasan Aset Disahkan Hari Ini, PKS: Sudah Ditunggu 18 Tahun

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menyatakan RUU Perampasan Aset siap disahkan. Produk UU ini sudah ditunggu 18 tahun lamanya.

Detik 2 menit baca 0 komentar
RUU Peramapasan Aset Disahkan Hari Ini, PKS: Sudah Ditunggu 18 Tahun
Foto: Detik

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengatakan pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan komitmen bersama. Ia menyebut produk undang-udang tersebut sudah ditunggu 18 tahun lamanya.

"Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Nasir kepada wartawan, Kamis (18/11/2026).

Menurutnya, komitmen kelembagaan tersebut harus diwujudkan melalui penyelesaian proses legislasi hingga pengesahan. Dengan demikian, lanjutnya, harapan masyarakat terhadap hadirnya instrumen hukum perampasan aset tidak kembali tertunda.

"Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional," ujar Nasir.

"Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat," sambungnya.

Lebih lanjut, Nasir menyampaikan apresiasi kepada para pakar, akademisi, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat yang telah memberikan masukan selama proses pembahasan. Ia juga menyinggung kerja sama pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, serta insan pers yang terus mengawal perkembangan pembahasan RUU tersebut.

"Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah menggelar rapat pengambilan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Seluruh fraksi menyatakan sepakat RUU tersebut dibawa ke paripurna.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.

Seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU. Dasco kemudian menanyakan persetujuan para peserta rapat yang hadir.

"Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab peserta rapat.

(dwr/idn)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.