Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai peristiwa luar biasa dalam sejarah Polri. Menurut Yusril, baru kali ini anggota polisi diduga terlibat dalam tindak pidana yang mengarah ke makar.
Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara dugaan makar itu pada Kamis (19/11). Sebelumnya, penyidik menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko, termasuk rumah di Cipete, Jakarta Selatan, yang disebut dipakai Irjen Eko Hadi Santoso.
Dari Tahun 45 sampai Sekarang
Yusril menyampaikan pandangannya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu (18/11).
"Jadi, sekarang ini terjadi penyadapan, dan penyadapan itu diduga kuat dilakukan oleh internal kepolisian. Dan ini sesuatu peristiwa yang luar biasa. Oleh karena dalam sejarah Republik Indonesia dari tahun 1945 (45) sampai sekarang, polisi itu tidak pernah terlibat dalam tindak pidana yang mengarah kepada tindak pidana makar," kata Yusril.
Ia mengingatkan, pengamanan presiden dan wakil presiden selama ini menjadi tugas TNI.
"Dan di dalam sistem kita, pengamanan terhadap presiden dan wakil presiden itu kan dilakukan oleh TNI, bukan oleh polisi," ujarnya.
Yusril membandingkannya dengan sejarah keterlibatan oknum TNI dalam pemberontakan, seperti DI/TII pada 1946 serta PRRI dan Permesta. Namun, menurut dia, keterlibatan polisi baru terjadi sekarang.
"Tapi polisi itu enggak pernah terjadi, baru sekarang terjadi dan ini dianggap sebagai suatu masalah yang serius dan memang perlu dituntaskan segera," tegasnya.
Yusril menyebut Presiden Prabowo juga berkomitmen agar semua pihak yang diduga terlibat diusut dan diproses sesuai hukum.
Gelar Perkara Digelar Kamis
Yusril memastikan gelar perkara kasus yang menjerat eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga tersangka lain itu digelar keesokan harinya.
"Besok, insyaallah," ungkap Yusril.
Menurut Yusril, mengingat besarnya perkara, gelar perkara kemungkinan dilakukan di Kejaksaan Agung, bukan di Bareskrim. Penyidik juga akan melibatkan ahli dan pengacara agar penanganan perkara transparan.
"Saya dengar masih dilakukan koordinasi hari ini dan kita tunggu perkembangan besok bagaimana diselenggarakannya gelar perkara ini," kata Yusril.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan gelar perkara akan melibatkan tim internal dan saksi ahli untuk melihat konstruksi dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal.
"Kami besok akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli. Kita akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan," tuturnya.
Petunjuk Mengarah ke Makar
Yusril menilai penyadapan terhadap kepala negara dapat digolongkan makar karena bermotif politik.
"Apalagi yang disadap ini adalah presiden, maka menurut pendapat saya dan juga pendapat banyak para ahli pidana maupun ahli hukum tata negara bahwa penyadapan terhadap presiden itu memang tergolong sebagai satu tindak pidana makar," kata dia.
Menurut Yusril, penyidik menemukan rekaman dari ponsel dan komputer para tersangka yang menjadi petunjuk adanya perbuatan makar. Tujuannya paling tidak membuat presiden tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Namun, hingga kini belum ditemukan kaitan dengan upaya membunuh presiden.
"Dan saya berprinsip bahwa yang namanya tindakan, tindak pidana makar itu memang harus diungkap setuntas-tuntasnya, sejelas-jelasnya, jangan ada hal-hal yang ditutup-tutupi," tegasnya.
Posko di Cipete Digeledah
Bareskrim telah menggeledah sejumlah rumah yang diduga menjadi posko dugaan makar. Salah satunya berada di Cipete, Jakarta Selatan, dan digeledah pada Selasa (17/11) malam.
"Kemarin ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar," ujar Susatyo kepada wartawan di Bareskrim Polri, Rabu (18/11).
"Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH," katanya.
Susatyo belum mengungkap lokasi posko lainnya.
"Jadi ada beberapa posko, dan tentunya nanti untuk perkembangannya, nanti akan kami sampaikan," ujarnya.
Eko Hadi Santoso sebelumnya dipecat dari Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (17/11). Ia bersama Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan.