Said Iqbal Dukung Polri Usut Kasus Penyadapan Prabowo: Jangan Sampai Terpecah

Jakarta -

Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta Polri tetap solid dan tidak terpecah di tengah pengusutan kasus penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Dia meminta persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum.

Hal itu disampaikan Said Iqbal saat menghadiri deklarasi ikrar Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSPPB) bertema 'Jaga Persatuan Indonesia dan Jaga Presiden Prabowo Subianto' di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Said mengaku namanya turut masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Meski demikian, dia mengaku tidak mempermasalahkannya dan menganggap hal tersebut sebagai risiko perjuangan seorang aktivis.

"Pertama, saya disadap menurut informasi dari media yang saya baca, tapi itu kan harus klarifikasi. Saya nomor 42, kan? Nomor 42, saya disadap. Apa sikap saya? Biasa-biasa saja. Itu risiko perjuangan para aktivis," kata Said.

Terkait dugaan penyadapan terhadap Prabowo, Said meminta masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Dia mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah dan meminta persoalan tersebut diserahkan kepada Polri untuk ditangani sesuai ketentuan hukum.

"Kalau terhadap presiden, serahkan pada mekanisme hukum. Kita harus ada asas praduga tak bersalah. Jangan diadu domba dengan hoaks-hoaks yang berkembang. Biarlah kita serahkan Mabes Polri agar Mabes Polri melakukan tugasnya," ujarnya.

Said juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak memicu perpecahan di tubuh Polri. Menurutnya, soliditas kepolisian menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

"Kepolisian Republik Indonesia bersatu, jangan terpecah. Jangan diadu domba karena kalau Polri lemah, maka stabilitas keamanan umum juga akan lemah," tegasnya.

Said menekankan pentingnya sinergi TNI dan Polri dalam menjaga keamanan negara. Dia menyinggung peristiwa kudeta di Turki saat Presiden Recep Tayyip Erdogan berada di luar negeri sebagai pelajaran tentang pentingnya kerja sama kedua institusi tersebut.

"Sinergi TNI-Polri harus kuat. Jangan seperti kejadian di Turki, ketika Erdogan pergi ke luar negeri, terjadi kudeta oleh tentaranya Turki, sekelompok tentara Turki, tapi untung ada polisi yang menjaga dan sebagian tentara yang masih setia," tuturnya.

Said menegaskan kalangan buruh memiliki kecintaan terhadap TNI dan Polri. Dia berharap semua pihak tidak memperkeruh situasi dan tetap mengedepankan proses hukum dalam menyikapi dugaan penyadapan tersebut.

"Kita cinta Polri, buruh cinta TNI, buruh cinta Polri," imbuhnya.

Diketahui, Polri sudah menetapkan 4 orang tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta (AHN), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan terbaru Irjen Slamet Uliandi.

(bel/eva)