JawaPos.com - Praktik pungutan tambahan terhadap perusahaan biro jasa dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) diduga telah berlangsung lama di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Bahkan, pungutan yang dikenal dengan istilah uang loket atau uang klik tersebut disebut sudah menjadi rahasia umum di kalangan pegawai.
Pengakuan itu disampaikan Anggota Tim Izin Tinggal Tetap Ditjen Imigrasi, Yohannes Sri Winarto, saat memberikan kesaksian dalam persidangan perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11).
Yohannes mengungkapkan, perusahaan biro jasa dikenakan pungutan tambahan sebesar Rp 1 juta dalam proses pengurusan izin tinggal WNA. Praktik tersebut kemudian menjadi salah satu materi yang didalami jaksa penuntut umum (JPU) KPK.