JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim, mengklaim dirinya tidak terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Ia mengaku telah mengambil langkah untuk menghentikan praktik tersebut sejak menjabat sebagai Dirjen Imigrasi.
Pernyataan itu disampaikan Silmy setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (17/11).
Menurut dia, keterangan saksi dalam persidangan mengungkap bahwa pungutan terhadap pemohon izin tinggal WNA telah berlangsung jauh sebelum dirinya menduduki jabatan Dirjen Imigrasi pada 4 Januari 2023.
"Saya menghentikan, dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina), bahkan ada Surat Edaran di tahun 2024," kata Silmy.
Terdakwa kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA itu membantah tudingan keterlibatan dalam perkara tersebut.
Silmy menilai dirinya justru berupaya melawan praktik yang kini menjadi bagian dari perkara hukum yang menjeratnya.
"Jadi, tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan," tegas Silmy.
Menurutnya, penerapan aplikasi Molina merupakan salah satu upaya untuk meminimalkan interaksi langsung antara petugas imigrasi dengan masyarakat yang mengurus izin tinggal.
Dengan sistem digital, proses pengajuan diharapkan dapat berlangsung lebih transparan tanpa harus melalui pertemuan fisik.