JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong peningkatan produktivitas lahan perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Upaya tersebut dilakukan agar akses legal pengelolaan kawasan hutan yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Langkah itu sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola potensi sumber daya hutan secara legal dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan lima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial baru oleh Raja Juli Antoni di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Sabtu (14/11).
Lima SK tersebut mencakup total kawasan seluas 3.238 hektare yang akan dikelola oleh 309 kepala keluarga (KK). Dengan tambahan itu, akumulasi luas perhutanan sosial di Sulawesi Tengah kini mencapai sekitar 163 ribu hektare.
"Baru saja kami menyerahkan lima SK Perhutanan Sosial baru dengan luas sekitar 3 ribu hektare di dua kabupaten. Dengan tambahan ini, total perhutanan sosial di Sulawesi Tengah sekarang sudah mencapai 163 ribu hektare, dan ini sebenarnya angka yang sangat baik," kata Raja Juli.
Meski akses pengelolaan kawasan hutan semakin terbuka, Raja Juli menilai pekerjaan berikutnya adalah memastikan lahan tersebut memberikan manfaat ekonomi secara nyata. Masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh legalitas pengelolaan, tetapi juga mampu mengembangkan lahan menjadi kawasan produktif.
Menurutnya, kebijakan perhutanan sosial merupakan wujud keseriusan Presiden Prabowo dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengoptimalkan potensi hutan. Karena itu, diperlukan langkah konkret agar kesempatan tersebut menghasilkan nilai tambah bagi warga sekitar hutan.
"Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki political will untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana akses yang sudah diberikan ini dimaksimalkan sehingga menjadi produktif," ujarnya.
Salah satu upaya yang didorong adalah pengembangan komoditas perkebunan bernilai ekonomi tinggi. Jenis tanaman yang dibudidayakan perlu mempertimbangkan karakteristik serta kesesuaian kondisi tanah agar hasilnya lebih optimal.
"Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kecocokan tanah untuk ditanami secara masif, misalnya durian, atau komoditas lain seperti pala dan alpukat. Tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
