JawaPos.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengatakan, penetapan wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) perlu ditinjau kembali secara serius dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, perlindungan keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan fungsi ekosistem.
"Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), spesies berstatus Kritis (Critically Endangered) dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan pada satu kawasan," kata Menteri Jumhur saat berbicara di acara penanaman mangrove dalam rangka Hari Pohon Sedunia Tahun 2026, di Jakarta Mangrove, Taman Wisata Alam, Angke Kapuk, Kamis (19/11).
Menteri Jumhur mengungkapkan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa Badak Jawa memiliki karakter perilaku dan kebutuhan habitat yang spesifik. Sehingga perlindungannya harus memperhatikan keutuhan habitat serta keterhubungan ekosistem daratan, pesisir, dan perairan di sekitarnya.
"Aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan peningkatan aktivitas manusia," kata Menteri Jumhur.
Menurut Menteri Jumhur, meskipun belum terdapat kegiatan pertambangan maupun bukti pengukuran dampak langsung terhadap Badak Jawa di lokasi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang dimaksud, namun potensi risiko tersebut perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan. "Hal ini mengingat tingginya nilai konservasi kawasan dan terbatasnya populasi spesies Badak Jawa," kata Menteri Jumhur.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat telah bersurat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan evaluasi dan peninjauan kembali Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Selain itu, kata Menteri Jumhur, juga mengeluarkan bagian WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon yang berdasarkan verifikasi keilmuan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup atau berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima terhadap fungsi kawasan konservasi.Â
"Namun begitu untuk lebih tegasnya bila diperlukan, bisa dilakukan verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian atau lembaga terkait, serta agar tindak lanjut pemanfaatan pada lokasi yang dipersoalkan ditahan sampai hasil evaluasi memperoleh kejelasan sesuai kewenangan masing-masing instansi," kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur menegaskan, Kementerian Lingkungan Hidup siap memberikan dukungan data, kajian, dan pertimbangan teknis untuk memastikan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup.
"Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia," tegas Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur menjelaskan mengapa wilayah perairan TNUK perlu dikeluarkan, agar tidak perlu ada kegiatan lanjutan seperti survei dan sebagainya yang mengganggu ketenangan Badak Becula Satu atau Badak Jawa.