Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen (yoy) pada triwulan III 2026, meningkat dari 5,29 persen pada triwulan sebelumnya. Namun, pada Maret 2026 masih terdapat 22,93 juta penduduk miskin atau 8,07 persen dari populasi. Tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 10,67 persen, jauh di atas perkotaan yang sebesar 6,34 persen. Rasio Gini pengeluaran juga meningkat dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026 (BPS, 2026).
Ketimpangan tersebut memiliki dimensi geografis. Pulau Jawa menyumbang 56,05 persen produk domestik bruto nasional pada triwulan III 2026 (BPS, 5 November 2026). Konsentrasi kegiatan ekonomi cenderung diikuti konsentrasi investasi, lapangan pekerjaan berkualitas, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pada 2025, angka partisipasi kasar perguruan tinggi di perkotaan mencapai 38,58 persen, sementara di perdesaan hanya 23,14 persen (BPS, 2025). Kementerian Kesehatan (2026) juga mencatat sekitar 59 persen dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Seorang anak yang lahir di desa terpencil semestinya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi dokter, insinyur, atau pengusaha dengan anak yang lahir di kota besar. Namun, perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, modal, dan infrastruktur membuat titik awal kehidupan mereka tidak setara. Ketimpangan kesempatan inilah yang dapat mewariskan kemiskinan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
Kita tidak perlu menafikan keberhasilan pembangunan selama ini. Akan tetapi, kita juga tidak boleh menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan menyelesaikan persoalan distribusi kesejahteraan. Indonesia membutuhkan pengayaan mazhab Pembangunan, bukan sekadar memperbesar kue ekonomi, melainkan memastikan setiap warga memiliki kemampuan untuk ikut memproduksi dan menikmati kue tersebut.
Memahami sosialisme Islam
Salah satu alternatif pemikiran yang layak dipertimbangkan adalah sosialisme Islam. Istilah ini bukan nama sebuah sistem ekonomi tunggal yang disepakati seluruh pemikir Islam, melainkan suatu tradisi pemikiran yang menempatkan keadilan sosial, solidaritas, dan kesejahteraan bersama sebagai orientasi kehidupan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam.
Dalam sejarah Indonesia, gagasan tersebut bukan sesuatu yang asing. H.O.S. Tjokroaminoto melalui Islam dan Sosialisme (1924) mempertemukan semangat persaudaraan Islam dengan cita-cita pembebasan manusia dari penindasan ekonomi. Dalam tradisi pemikiran ekonomi Islam yang lebih luas, M. Umer Chapra melalui Islam and the Economic Challenge (1992) menekankan pentingnya mengintegrasikan efisiensi ekonomi dengan keadilan dan tanggung jawab moral.
Landasan filosofisnya adalah tauhid, amanah, keadilan (al-'adl), dan kemaslahatan. Kekayaan pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Islam mengakui hak milik pribadi, kebebasan berusaha, dan keuntungan yang diperoleh secara sah. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak boleh digunakan untuk merugikan kepentingan masyarakat.
Al-Qur'an memberikan prinsip yang sangat relevan dalam QS Al-Hasyr ayat 7, yakni agar kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya. Ayat yang secara langsung berbicara mengenai distribusi harta fai' tersebut mengandung pelajaran penting bagi tata kelola ekonomi yaitu konsentrasi kekayaan tidak boleh dibiarkan menutup kesempatan masyarakat luas untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Di sinilah perbedaan sosialisme Islam dengan sosialisme yang lazim dipahami melalui tradisi Marxis. Keduanya memiliki perhatian terhadap ketimpangan dan eksploitasi. Namun, sosialisme Islam tidak bertolak dari materialisme historis atau menjadikan pertentangan kelas sebagai motor utama perubahan. Ia berangkat dari tanggung jawab moral, persaudaraan, dan kewajiban menegakkan keadilan. Ia juga tidak mensyaratkan penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi. Tentu, sosialisme sendiri memiliki beragam aliran, termasuk sosialisme demokratis yang menerima mekanisme pasar dan kepemilikan campuran.
Sosialisme Islam juga berbeda dari kapitalisme laissez-faire yang memberikan ruang sangat luas kepada mekanisme pasar. Pasar penting untuk membentuk harga, mendorong inovasi, dan mengalokasikan sumber daya. Namun, pasar tidak selalu mampu menjamin akses yang adil terhadap kebutuhan dasar. Karena itu, negara berkewajiban mengoreksi kegagalan pasar, mencegah monopoli, dan memastikan kelompok lemah tidak tersingkir.
Kekuatan pendekatan ini terletak pada kemampuannya menggabungkan insentif ekonomi dengan tanggung jawab sosial. Berbeda dengan pendekatan yang hanya mengandalkan redistribusi fiskal, ia juga menawarkan pranata sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berbeda dengan perencanaan terpusat yang berlebihan, ia tetap memberi ruang bagi inisiatif masyarakat dan kewirausahaan. Keunggulan tersebut bersifat potensial, bukan otomatis; keberhasilannya bergantung pada kualitas kelembagaan dan tata kelola.
Dari gagasan menuju strategi pembangunan
Dalam konteks Indonesia, sosialisme Islam tidak perlu diposisikan sebagai pengganti Pancasila. Nilai keadilan sosial, gotong royong, dan kemaslahatan memiliki titik temu yang kuat dengan sila kelima Pancasila serta demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945. Prinsip-prinsipnya dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang inklusif, berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan agama.
Dalam kerangka tersebut, arah pembangunan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita memiliki titik temu dengan prinsip sosialisme Islam. Agenda membangun dari desa dan dari bawah, memperkuat kemandirian pangan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia menunjukkan orientasi pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan agregat, tetapi juga pada perluasan kesempatan ekonomi masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dibaca sebagai upaya memperkuat fondasi kesejahteraan sekaligus kapasitas produktif rakyat. Secara konseptual, arah pembangunan tersebut patut diapresiasi karena menyasar sejumlah akar ketimpangan. Namun, manfaatnya perlu dibuktikan melalui pemerataan jangkauan, kualitas pelayanan, keberlanjutan pembiayaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Untuk memperkuat arah pembangunan tersebut, setidaknya terdapat empat agenda yang dapat dikembangkan dari pendekatan sosialisme Islam. Pertama, menggeser orientasi pembangunan dari konsentrasi menuju pemerataan kapasitas produktif. Investasi negara perlu lebih diarahkan kepada wilayah tertinggal, bukan semata-mata mengikuti lokasi yang menawarkan keuntungan finansial terbesar. Pusat pertumbuhan baru harus dibangun berdasarkan potensi ekonomi lokal, dengan konektivitas, energi, dan logistik yang memadai. Pemerataan bukan berarti mengurangi kemajuan Jawa, melainkan mempercepat kemajuan wilayah lain.
Kedua, menjadikan pemerataan layanan dasar sebagai investasi ekonomi jangka panjang. Negara perlu memastikan sekolah berkualitas, pendidikan tinggi, puskesmas, rumah sakit, dan tenaga kesehatan dapat dijangkau masyarakat di berbagai wilayah. Kebijakan afirmatif melalui transfer fiskal berbasis kebutuhan, insentif bagi guru dan dokter, serta beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu harus diperkuat. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar jumlah gedung yang dibangun, melainkan kualitas layanan dan kesempatan hidup yang tercipta.
Ketiga, memperluas kepemilikan dan akses terhadap sumber daya produktif. Petani kecil, nelayan, peternak, pelaku UMKM, dan koperasi tidak cukup hanya menerima bantuan sosial. Mereka membutuhkan akses pembiayaan yang terjangkau, teknologi, kepastian pasar, serta posisi tawar yang lebih kuat dalam rantai nilai. Perbankan syariah maupun konvensional, lembaga penjaminan, dan koperasi dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas usaha mereka. Dengan demikian, pemerataan berlangsung sejak proses produksi, bukan hanya setelah keuntungan terkonsentrasi.
Keempat, mengintegrasikan instrumen fiskal dan keuangan sosial Islam. Pajak yang adil dan belanja negara yang efektif tetap menjadi fondasi pembiayaan layanan publik. Zakat dapat memperkuat pemberdayaan kelompok yang berhak menerimanya, sementara wakaf produktif dapat mendukung penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat sesuai peruntukannya. Keduanya harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, sebagai pelengkap, bukan pengganti kewajiban negara.
Agenda tersebut mensyaratkan negara yang kuat sekaligus bersih. Intervensi negara tanpa pengawasan dapat melahirkan rente dan oligarki baru. Karena itu, persaingan usaha yang sehat, pengawasan parlemen, keterbukaan anggaran, serta evaluasi berbasis hasil harus menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan. Indikator keberhasilan juga perlu diperluas, dari pertumbuhan PDB menuju penurunan kemiskinan, pemerataan akses layanan dasar, mobilitas ekonomi, dan peningkatan pendapatan kelompok bawah.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, parlemen, dunia usaha, koperasi, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi. Sinergi antarlembaga, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang konstruktif diperlukan agar agenda pemerataan benar-benar menghasilkan perubahan dalam kehidupan rakyat.
Pada akhirnya, tantangan Indonesia bukan memilih antara pertumbuhan dan pemerataan. Keduanya harus berjalan bersama. Pertumbuhan tanpa keadilan akan memperlebar jarak sosial, sementara pemerataan tanpa produktivitas sulit dipertahankan. Sosialisme Islam menawarkan landasan etis untuk mempertemukan keduanya, dengan menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan dan kekayaan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan bersama.
Sudah saatnya kita memastikan bahwa kemajuan ekonomi Indonesia tidak hanya tercermin pada gedung-gedung tinggi di kota besar, tetapi juga pada kehidupan petani di desa, nelayan di pesisir, dan anak-anak di pulau terluar. Sebab, pembangunan yang berhasil bukan sekadar pembangunan yang membuat negara semakin kaya, melainkan pembangunan yang membuat semakin banyak rakyat mampu keluar dari kemiskinan dan menentukan masa depannya sendiri.
Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR RI
(ega/ega)