JawaPos.com - Kedekatan historis Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi penyebab utama sulitnya publik memercayai bahwa Listyo sebagai end user atau penerima hasil akhir dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Indonesia, Agung Baskoro menanggapi keraguan masyarakat setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan peran para tersangka kasus akses ilegal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11).
Agung menilai bahwa situasi ini tidak bisa dilepaskan dari cara kerja opini publik yang terbangun dari rekam jejak hubungan personal masa lalu.
Mengingat Listyo Sigit merupakan figur yang memegang masa jabatan terlama di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, jauh sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dimulai saat ini.
"Top of mind mereka itu kan Pak Listyo ini paling lama menjabat di masa Pak Jokowi ya. Nah, sisanya di masa Pak Prabowo, seperti itu. Jadi wajar kalau persepsi mereka mengatakan sebaliknya," ujarnya, Jumat (13/11).
Kedekatan antara Listyo Sigit dan Jokowi sudah terbangun sejak 2011. Semasa Listyo masih menjabat sebagai Kapolresta Surakarta, sementara Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Kedekatan historis inilah yang membuat publik sulit melepaskan asumsi tersebut dari pusaran kasus dugaan penyadapan yang tengah diusut.
"Jadi relasinya jauh sebelum (Jokowi) menjadi Presiden sudah dekat, apalagi ketika menjadi Presiden pasti sangat dekat," terangnya.
Agung menegaskan, opini masyarakat tidak bisa dipaksa untuk langsung berubah dalam waktu singkat.
Satu-satunya cara paling efektif bagi institusi Polri adalah membuktikan profesionalitas melalui kerja nyata yang transparan.
