Tanpa Mayoritas Parlemen, Fraksi Arab Berpeluang Tumbangkan Netanyahu?

Tel Aviv -

Hasil rekapitulasi pada Kamis (29/10) sudah mencapai 90%, namun, peta politik yang mulai terbentuk menunjukkan satu hal: tak ada blok yang meraih mayoritas kursi parlemen, baik kubu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun barisan oposisi pimpinan Gadi Eisenkot.

Israel kini menghadapi babak negosiasi politik yang rumit. Dalam beberapa pekan mendatang, partai-partai Yahudi harus menentukan arah koalisi, sementara partai-partai Arab sejak awal dijauhi kendati mampu menentukan mayoritas.

Partai-partai di barisan oposisi bisa saja mengingkari janji kampanye untuk menggulingkan Netanyahu dan justru bergabung dengan perdana menteri yang dimusuhi. Selama tarik-ulur berlangsung, Netanyahu tetap memegang kendali pemerintahan.

Hasil resmi diperkirakan keluar paling cepat Kamis malam, setelah sekitar setengah juta surat suara khusus dihitung. Suara itu berasal dari personel militer, diplomat, narapidana, pasien rumah sakit, dan pemilih lain yang tidak menggunakan tempat pemungutan suara biasa. Jumlah suara khusus diperkirakan tak akan mengubah peta perolehan kursi secara berarti.

Sejumlah media lokal memproyeksikan blok Netanyahu memperoleh 53 kursi, partai-partai oposisi 48 kursi, dan partai-partai yang dipimpin warga Arab 19 kursi. Dengan total 120 kursi di Knesset, parlemen Israel, tak satu pun kelompok mampu membentuk pemerintahan tanpa dukungan pihak lain.

Menurut harian The Times of Israel, sebanyak 5.695.682 warga telah memberikan suara hingga Rabu (28/10) malam. Angka itu naik dari 70,6 persen pada pemilu 2022 dan menjadi tingkat partisipasi tertinggi pada jam tersebut sejak 1999.

Koalisi Arab jadi penentu?

Pada Rabu dini hari, Gadi Eisenkot, mantan panglima militer yang menjadi pesaing utama Netanyahu, menyampaikan pernyataan publik pertamanya saat berpidato di hadapan pendukung. Dia menjanjikan pemerintahan yang melayani seluruh warga dan mencerminkan kehendak rakyat.

Dia tidak secara terbuka menyebut kemungkinan berkoalisi dengan partai-partai Arab. Padahal, perolehan suara minoritas mencatatkan hasil kuat, antara lain berkat warga Arab yang memutuskan menggunakan hak pilih, setelah bertahun-tahun memilih jadi golongan putih akibat diskriminasi di Israel.

Portal berita Israel Ynet melaporkan tingginya partisipasi di sejumlah komunitas Arab. Di Sakhnin angkanya mencapai 83,5 persen, Kafr Qasim 81,3 persen, dan Rahat 79,8 persen. Meski, tingkat partisipasi tidak merata di seluruh kantung suara, bisa dipastikan, jumlah kursi fraksi Arab di parlemen bertambah dari yang saat ini hanya sepuluh.

Eisenkot sebelumnya menyatakan terbuka untuk bekerja sama dengan fraksi Arab demi meraih sedikitnya 61 kursi, ambang mayoritas yang dibutuhkan untuk menguasai Knesset.

Koalisi Yahudi-Arab akan menjadi tonggak politik penting di tengah tingginya antagonisme antaretnis di Israel. Salah satu partai Arab, Joint List, pada Rabu malam menyebut pemilu menciptakan konstelasi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Partai itu juga mengapresiasi pemilih Yahudi yang bersedia melawan tren rasisme dan memberikan suara bagi koalisi Arab. Mereka menyatakan terbuka terhadap kerja sama politik.

Dukungan kepada partai-partai Arab bahkan muncul di jalanan. Sejumlah kecil massa berpawai di Tel Aviv dan Yerusalem pada malam hari. Di Yerusalem, kota yang dikenal lebih konservatif, gagasan tersebut berseberangan dengan tatanan politik yang selama ini berlaku.

Sebelum 2021, tak pernah ada partai Arab yang bergabung dalam koalisi pemerintahan di Israel. Keterlibatan saat itu pun hanya berumur singkat.

Saat ini, barisan koalisi PM Netanyahu berusaha menggugat legitimasi suara partai Arab. Partai Likud, meski memperoleh suara terbanyak sebagai partai tunggal, menuduh partai-partai Arab mencuri kemenangan dan meminta komisi pemilihan menyelidikinya. Namun, mereka tidak menyertakan bukti spesifik untuk mendukung tuduhan tersebut. Komisi pemilihan menyatakan jumlah laporan pelanggaran dalam pemungutan suara tergolong rendah.

Pekan depan, Presiden Israel Isaac Herzog akan menunjuk seseorang untuk membentuk pemerintahan baru. Secara tradisional, tugas itu diberikan kepada pemimpin partai dengan suara terbanyak. Namun, aturan tersebut bukan kewajiban mutlak.

Jika beberapa upaya pembentukan pemerintahan gagal, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu pada awal tahun depan. Herzog pada Rabu memberi isyarat ingin menghindari skenario itu. Eisenkot juga menyatakan sikap serupa.

Pemilu ulang akan membawa persoalan baru. Apakah warga Arab kembali datang ke tempat pemungutan suara dalam jumlah besar? Apakah puluhan ribu warga Israel yang terbang pulang demi memberikan suara bersedia melakukannya lagi? Banyak di antara mereka sebelumnya mengatakan pulang ke tanah air untuk menyelamatkan Israel dari Netanyahu.

Negeri yang terbelah

Pemilu tahun ini digelar di tengah tingginya tensi sosial di Israel. Masyarakat terbelah oleh garis pemisah etnis, agama, dan ideologi: Yahudi dan Arab, sekuler dan religius.

Salah satu isu paling sensitif adalah kewajiban dinas militer bagi kaum ultra-Ortodoks Yahudi. Populasi kelompok religius ini tumbuh pesat, tetapi sebagian besar anggotanya dibebaskan dari wajib militer karena alasan agama. Kelonggaran tersebut kian dipersoalkan di tengah tiga tahun Perang Gaza yang tak kunjung menghasilkan penyelesaian dan telah merenggut nyawa banyak serdadu Israel.

Netanyahu, perdana menteri dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah negeri, menjadi figur yang paling memecah opini publik. Selain menghadapi tuduhan korupsi, dia dikritik luas karena dianggap menunda kesepakatan di Gaza, termasuk pembebasan sandera, demi mempertahankan otoritas politik.

Bagi banyak pemilih, persoalan keamanan menjadi pertimbangan utama. Namun, pemilu ini juga menjadi pertaruhan bagi reputasi Israel. Perang di Gaza banyak mengubah opini publik di negara-negara Barat yang selama ini memandang Israel sebagai sekutu. Terlebih, aksi perundungan dan intimidasi oleh pemukim Yahudi garis keras terhadap warga Palestina kian bereskalasi di Tepi Barat yang diduduki. Bagi masyarakat internasional, pemilu kali ini sebabnya dipandang sebagai referendum terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina.

Bagi warga Arab, yang mencakup sekitar 20 persen populasi Israel, hasil pemilu menyisakan harapan kecil. Brosli Elias, warga Nazareth, salah satu kota Arab terbesar di Israel, berharap keterwakilan politik mereka dapat membawa perubahan nyata.

"Semoga, kami memiliki tempat dalam pemerintahan, sesuatu yang dapat memperjuangkan hak-hak kami," katanya.

Di luar persoalan domestik, ancaman serangan lanjutan terhadap Iran turut menambah ketidakpastian. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membicarakan kemungkinan serangan baru setelah pemilihan paruh waktu pada 3 November.

Sejumlah pakar menilai Netanyahu dapat memanfaatkan kemungkinan perang terbuka kembali untuk mendorong pembentukan pemerintahan persatuan nasional di bawah kepemimpinannya.

Skenario itu juga berpotensi menunda persoalan yang selama ini ditolak Netanyahu: penyelidikan publik atas kegagalan keamanan yang memungkinkan serangan paling mematikan terhadap Israel dalam sejarah negara tersebut.

Serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 itu memicu perang di Gaza. Tiga tahun kemudian, dampak serangan tersebut masih membayangi politik Israel—dan masa depan Netanyahu.

Editor: Ayu Purwaningsih

(nvc/nvc)