JawaPos.com - Bupati Kupang Yosef Lede buka suara pasca terseret kasus dugaan rudapaksa terhadap mahasiswi berusia 21 tahun berinisial RWM. Yosef menyatakan bahwa dirinya menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).
”Terhadap pemberitaan itu atau laporan ke polda, sebagai orang yang taat hukum, kita menghormati laporan itu dan kita memberikan kesempatan atau memberikan hak sepenuhnya kepada kepolisian untuk menindaklanjuti dari pada laporan tersebut,” kata dia dalam rekaman video yang dilihat pada unggahan akun @ntt.update pada Sabtu (14/11).
Yosef memastikan, pihaknya menghormati independensi dan profesionalisme kepolisian. Sebagai kepala daerah, dia berharap masalah yang muncul cepat selesai dan laporan yang dibuat oleh korban segera menemui titik terang. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan kebenaran sesuai fakta.
”Terhadap proses kita hormati prosesnya yang ada di polda biar jalan dengan baik tanpa ada intervensi apapun, sehingga proses ini bisa terang-benderang,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan kapolda NTT. Kepada jajaran Polda NTT, dia meminta mereka melaksanakan tugas dengan proaktif. Dia menjamin tidak ada pengistimewaan terhadap kepala daerah yang diduga terseret kasus hukum.
”Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kelak kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan peraturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku,” tegasnya.
Tidak hanya hukuman berat, Habiburokhman memastikan bahwa jika terbukti bersalah, maka Yosef bakal dipecat dari jabatannya sebagai bupati. Sebelumya, dalam keterangan resmi Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menyampaikan bahwa penyidik telah menindaklanjuti laporan korban dengan melakukan serangkaian penyelidikan.
”Setiap informasi dan keterangan awal yang diterima penyidik masih terus didalami melalui proses hukum. Penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, serta meminta klarifikasi dari pihak terlapor,” ungkap dia.
Pendalaman dilakukan oleh Polda NTT untuk mengungkap seluruh fakta hukum secara objektif. Menurut Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu, penyidik telah melakukan sejumlah langkah awal, termasuk mengajukan permintaan Visum et Repertum dan menggali keterangan dari korban sebagai saksi.
