Tito Pastikan Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera Berjalan hingga 2028

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera memastikan berbagai upaya penanganan terus berjalan sesuai target. Hal ini termasuk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di sektor infrastruktur dan fasilitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal itu ditegaskan Tito dalam Rapat dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait Fasilitas Infrastruktur serta Fasilitas UMKM Pascabencana Alam di Sumatera, di Kantor Pusat Kemendagri, Rabu (28/10).

Berdasarkan dokumen rencana induk rehab-rekon, proses penanganan pascabencana Sumatera berlangsung mulai tahun 2026 hingga 2028.

"Poin yang paling penting adalah pemulihan percepatan rehab-rekon bencana Sumatera terus berjalan dan ini berjalan sampai tahun 2028," jelas Tito, dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2026).

Lebih lanjut, Tito menyebutkan Kementerian Pekerjaan Umum RI (PU) memiliki tanggung jawab besar karena menangani rehab-rekon berbagai infrastruktur yang terdampak. Infrastruktur tersebut meliputi ruas jalan, sungai, jembatan, dan fasilitas pendidikan.

Tito menyebutkan bahwa tak sedikit sungai mengalami sedimentasi sehingga membutuhkan penanganan cepat.

"Karena sedimen ini kalau tidak ditangani, hujan lebat sedikit, banjir lagi," terang Tito.

Tito mengungkapkan penanganan pascabencana Sumatera membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pasalnya, bencana alam di Sumatera berdampak luas, terlebih dengan adanya bencana susulan seperti banjir yang turut merusak infrastruktur yang telah diperbaiki.

"Tapi itu tantangannya kita, kita enggak akan berhenti untuk menangani dalam rangka untuk menyelamatkan rakyat," jelas Tito.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU Apri Artoto memaparkan berbagai progres rehab-rekon infrastruktur selama tahun 2026. Penanganan tersebut meliputi irigasi, sungai, jembatan nasional, ruas jalan nasional, hingga fasilitas kesehatan dan peribadatan.

"Proses pemulihan akan terus kami dorong agar tidak hanya cepat tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan," ujar Tito.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan pihaknya memiliki tugas untuk mendorong pemulihan ekonomi di tiga provinsi terdampak. Tugas Kementerian UMKM meliputi empat hal, yakni merealisasikan Bantuan Presiden (Banpres) untuk 200.000 usaha mikro, pengadaan alat produksi, pemberdayaan UMKM, dan layanan Klinik UMKM Bangkit.

Hingga saat ini, program tersebut telah berjalan secara bertahap di daerah terdampak.

Sebagai informasi, forum tersebut dihadiri langsung oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Sekjen Kementerian PU Apri Artoto.

(akd/ega)