Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Tegaskan Tetap Leluasa Sita Harta Koruptor

KPK menegaskan bahwa UU Perampasan Aset tidak menghambat tugas mereka dalam pemberantasan korupsi, dengan tetap memiliki kewenangan yang kuat.

Jawa Pos 2 menit baca 0 komentar
UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Tegaskan Tetap Leluasa Sita Harta Koruptor
Foto: Jawa Pos

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak menghadapi hambatan dalam menjalankan pemberantasan tindak pidana korupsi setelah disahkannya Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Kehadiran regulasi tersebut dinilai tidak mengurangi ataupun membatasi kewenangan KPK dalam menangani setiap perkara korupsi.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan, lembaga antirasuah tetap memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan perkara korupsi. Kewenangan tersebut telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tidak ada halangan bagi KPK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Tipikor dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK jo UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU KPK, serta UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP," kata Tanak kepada wartawan, Kamis (19/11).

Ia menyebut, tanpa keberadaan UU Perampasan Aset sekalipun, KPK sudah mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Menurutnya, kewenangan itu menjadi bagian dari upaya paksa dalam proses penegakan hukum.

Selain penyitaan, KPK juga dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Bahkan, lembaga antirasuah mempunyai kewenangan mengambil tindakan hukum lain yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan maupun penuntutan perkara korupsi.

Tanak menambahkan, kewenangan KPK dalam merampas aset juga telah tersedia melalui mekanisme eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kapasitasnya sebagai eksekutor, KPK dapat melaksanakan perampasan aset sebagaimana tercantum dalam amar putusan pengadilan atau inkracht van gewijsde.

"KPK selaku eksekutor dapat melakukan perampasan aset sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)," tegas Tanak.

Ia menegaskan, mekanisme pemulihan kerugian negara tidak hanya terbatas pada aset yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Apabila harta hasil korupsi milik terpidana tidak mencukupi untuk membayar kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara, KPK dapat mengeksekusi aset lain milik terpidana sesuai amar putusan pengadilan.

Aset yang telah dirampas tersebut selanjutnya dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sebelum proses pelelangan dilakukan, aset terlebih dahulu menjalani penilaian atau appraisal oleh KPKNL berdasarkan permintaan dari KPK.

Tanak menyampaikan, hasil pelelangan akan dialokasikan untuk menutup kekurangan pembayaran kerugian negara. Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan aset, KPK akan mengembalikannya kepada terpidana. Sebaliknya, jika hasil lelang belum mencukupi, penelusuran terhadap aset lainnya masih dapat dilakukan.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.