UU Perampasan Aset yang sudah disahkan oleh DPR, mengatur adanya 2 badan baru yang harus dibentuk Presiden. Dalam ketentuannya, Presiden diharuskan membentuk sebuah badan baru untuk memberlakukan UU Perampasan Aset.
Badan baru ini akan bertugas mengawasi kegiatan perampasan dan mengelola aset hasil rampasan.
Itu tertuang dalam Pasal 61 draf RUU Perampasan Aset. Berikut bunyinya:
(1) Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden.
(2) Anggota badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.
(3) Anggota badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Sementara, dalam Pasal 54 menjelaskan tugas pengelolaan dari badan tersebut. Dalam pasal itu, badan baru ini memiliki kewenangan untuk menyimpan, memelihara, menilai, memanfaatkan, hingga menjual hasil rampasan.
Terkait tugas pengawasan tertuang dalam Pasal 62. Badan ini berwenang untuk menyusun kode etik dan menegakkannya apabila ada penyidik atau jaksa pengacara negara yang melanggar.
"Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tugas pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," demikian bunyi Pasal 62 ayat 3.