Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Wamentan Ungkap Harga Cabai di Papua Jauh Lebih Mahal dari Magelang, Minta Pemda Intervensi

Wamentan Saleh Mustafa meminta pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah (BUMD) turun tangan mengatasi disparitas atau perbedaan harga pangan

iNews 2 menit baca 0 komentar
Wamentan Ungkap Harga Cabai di Papua Jauh Lebih Mahal dari Magelang, Minta Pemda Intervensi
Foto: iNews

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Saleh Mustafa meminta pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah (BUMD) turun tangan mengatasi disparitas atau perbedaan harga pangan antarwilayah. Salah satu langkah yang didorong yakni memperkuat koordinasi distribusi pangan agar komoditas dari daerah sentra produksi dapat menjangkau wilayah dengan harga lebih tinggi.

Saleh mencontohkan perbedaan harga cabai antara Magelang dan Papua. Berdasarkan temuannya saat berkunjung ke Magelang, petani cabai di daerah tersebut telah menggunakan sistem lelang yang terbuka secara nasional dengan harga sekitar Rp45.000 per kg. Sementara itu, harga cabai di Papua bisa mencapai Rp250.000 per kg.

"Satu hal yang saya temukan kemarin pada saat saya berkunjung ke Magelang, distribusi cabai nih, yang inflasi kan cabai ya. Ini ternyata di petani cabai di sana dia sudah menggunakan sistem lelang, kemudian lelang itu open seluruh nasional, harganya flat kemarin Rp45.000 per kg. Tapi kalau di Papua kan Rp250.000 per kilo," ujar Saleh di Jakarta, dikutip Minggu (1/11/2026).

Menurutnya, perbedaan harga yang cukup jauh tersebut perlu diintervensi melalui kerja sama antarpemerintah daerah. BUMD di wilayah yang mengalami harga tinggi, seperti Papua, diharapkan dapat berkoordinasi dengan koperasi untuk membeli komoditas langsung dari daerah produsen.

"Nah ini kan disparitasnya sangat jauh. Nah kita ingin agar ada kerja sama pemerintah daerah untuk melakukan intervensi sehingga mungkin badan usaha daerah di Papua ya bisa melakukan koordinasi sehingga koperasi ini bisa cabai ini bisa dibeli dari pemerintah atau badan usaha daerahnya," lanjutnya.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.