JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara mengenai rumor yang beredar di media sosial terkait kabar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang disebut-sebut dicekal bepergian ke luar negeri.
Hingga saat ini, Yusril mengaku belum menerima informasi resmi dan berjanji akan segera memverifikasi kebenaran kabar tersebut langsung kepada jajaran pejabat teknis di bidang keimigrasian.
Yusril menegaskan, dirinya tidak ingin berspekulasi sebelum mendapatkan data serta keterangan yang valid dari instansi berwenang.
"Soal Pak Tito, saya belum bisa jawab ini. Nanti kalau saya ke kantor saya bisa tanya Menteri Imipas ataupun Dirjen Imigrasi untuk memastikan apakah ada pencegahan beliau ke luar negeri. Sampai hari ini saya belum tahu tentang hal itu," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11).
Kaitan dengan Penyelidikan Kasus Penyadapan Ilegal Prabowo
Isu pencekalan terhadap Tito Karnavian, yang pernah mengemban aman sebagai Kapolri periode 2016-2019, santer diperbincangkan publik seiring bergulirnya pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo dan tokoh lainnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah mengambil langkah hukum tegas dengan menetapkan serta menahan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026).
Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka meliputi eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan mantan Kepala Divisi TIK Irjen Slamet Uliandi.
Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, aksi penyalahgunaan wewenang penyadapan ini tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, melainkan juga sejumlah pejabat negara, pimpinan partai politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Para tersangka diduga kuat memerintahkan aksi penyadapan tanpa melampirkan surat permohonan resmi dari penyidik maupun laporan polisi.
