8 Fraksi Ramai-ramai Serahkan Sikap HMP soal Gibran Hari Ini

Jakarta, CNN Indonesia --

Sebanyak delapan atau seluruh fraksi di DPR secara bersamaan akan menyerahkan sikap bersama untuk agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Rabu (11/11).

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan para perwakilan fraksi itu nantinya akan ikut meneken tanda tangan tanda pengambilan sikap agar hak tersebut berjalan dan berproses di DPR.

"Hari ini siang akan ketemu lagi. yang tanda tangan makin banyak. Saya PKS, ada dari partai lain," kata Mardani di kompleks parlemen.

Menurut dia, sikap bersama itu telah disepakati setelah sebelumnya usulan hak menyatakan pendapat disampaikan secara internal oleh masing-masing fraksi.

Mardani mengklaim jumlah anggota yang telah ikut meneken tanda tangan telah mencapai 50 orang dari semua fraksi atau dua kali lipat dari batas minimal syarat sebanyak 25 anggota dewan.

"Karena kemarin tuh sepakat di partai masing-masing tanda tangannya anggota, nah nanti kita kumpulkan. Hari ini angka yang masuk sudah bertambah lebih dari 50 bahkan, dari seluruh fraksi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Hak menyatakan pendapat DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019.

Pasal 79 ayat (4) UU MD3 menyatakan, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Hak Menyatakan Pendapat bisa diproses setelah diusulkan minimal oleh 25 anggota DPR.

Namun, untuk disahkan menjadi sikap resmi, hak ini harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.

Jika disepakati, keputusan DPR yang berisi pemberhentian presiden atau wakil presiden itu selanjutnya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK selanjutnya akan meminta MPR untuk menggelar sidang istimewa pemberhentian.

(thr/isn)