Ahok Dorong Transparansi Anggaran, Minta Harta Pejabat Tak Wajar Bisa Disita Negara

JawaPos.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah.

Menurutnya, kemajuan teknologi semestinya dapat dimanfaatkan untuk mencegah kebocoran anggaran sekaligus memastikan penggunaan uang negara dapat diawasi masyarakat.

Hal itu disampaikan Ahok dalam Dialog Antargenerasi yang diselenggarakan DPP PDI Perjuangan bersama Millennium Public Pulse 28 di Jakarta, Rabu (28/10).

Ahok mencontohkan pengalamannya saat memimpin Jakarta. Ketika itu, ia mengaku membuka informasi belanja pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran secara terperinci, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari.

"Saya di DKI berani buka semua. Sampai beli air minum kemasan Anda bisa baca di dalam website," kata Ahok.

Berdasarkan pengalaman tersebut, politikus PDI Perjuangan itu mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan sistem anggaran berbasis teknologi.

Dengan keterbukaan informasi, masyarakat diharapkan dapat ikut mengawasi pengeluaran pemerintah dan mempersempit peluang terjadinya penyimpangan.

Selain transparansi anggaran, Ahok juga menilai pentingnya mendorong penerapan undang-undang pembuktian terbalik.

Ia berharap mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen untuk menindaklanjuti kepemilikan harta pejabat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, termasuk melalui penyitaan oleh negara sesuai ketentuan hukum.

Ahok turut menyoroti pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah.