Apakah Gibran Bisa Maju Lagi di Pilpres Usai Mundur?

Jakarta, CNN Indonesia --

Masa depan politik Gibran Rakabuming Raka disebut belum berakhir meski telah menanggalkan posisinya sebagai wakil presiden RI pada Kamis (12/11), di tengah desakan hukum dan politik di parlemen karena kasus ijazah.

Direktur Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an mengatakan secara aturan tak ada larangan bagi Gibran untuk kembali maju. Menurutnya, Gibran hanya cukup membuktikan dokumen persyaratan pendidikannya.

"Misalnya, kalau memang tidak bisa dibuktikan solusinya adalah kejar paket C atau apa itu yang ada ijazah SMA-nya," kata Ali saat dihubungi, Jumat (13/11).

Menurut dia, Gibran juga tak benar-benar kehilangan infrastruktur politiknya. Ali menilai PSI masih akan menjadi mesin politik selagi ayahnya, yang sekaligus Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) masih mendapat kepercayaan di tengah masyarakat.

Ali hanya mewanti-wanti jika isu makar bisa menjadi kartu AS dan dialamatkan ke Jokowi dan keluarganya. Sebaliknya, jika kasus tersebut hanya berhenti pada Jenderal Listyo Sigit Prabowo, citra politik Gibran dan Jokowi akan relatif terkendali.

Dosen fakultas ilmu politik UIN Jakarta itu meyakini modal politik Gibran dan Jokowi selama ini adalah kepercayaan masyarakat. Terlebih, keputusan Gibran untuk mundur dinilai tak terlalu berdampak.

"Dan bahkan membandingkan Gibran dengan mantan wapres Mohammad Hatta," katanya.

Kekosongan hukum

Sementara, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Iqbal Kholidin menuturkan tak ada aturan yang melarang bagi Gibran untuk kembali maju.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kata Iqbal, tak ada ketentuan yang secara khusus mengatur status pencalonan bagi presiden atau wakil presiden yang berhenti di tengah masa jabatan. Baik itu berhenti atau mundur, maupun diberhentikan.

Pasal 169 UU Pemilu, jelas Iqbal, hanya mengatur syarat-syarat calon, antara lain berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman lima tahun atau lebih, dan belum pernah menjabat presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

"Artinya, dengan aturan yang ada sekarang, siapa pun yang ingin mencalonkan diri tetap diuji dengan syarat-syarat tersebut," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Namun, Iqbal menilai pembahasan RUU Pemilu akan menjadi momentum untuk menjawab kekosongan pengaturan dalam kasus Gibran. Menurut dia, ada dua hal yang perlu diperjelas.

Pertama, bagaimana status pencalonan seseorang yang pernah diberhentikan dari jabatan presiden atau wakil presiden melalui pemakzulan, terutama ketika dasar pemberhentiannya karena tidak lagi memenuhi syarat atau melakukan perbuatan tercela.

Sebab, dua hal itu tercantum sebagai syarat bagi calon dalam UU Pemilu.

Kedua, bagaimana mekanisme verifikasi keabsahan dokumen persyaratan, termasuk dokumen penyetaraan pendidikan dari luar negeri, agar KPU tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga menelusuri keabsahannya sampai ke instansi penerbit.

"Pengalaman saat ini menunjukkan bahwa persoalan syarat calon yang tidak tuntas di tahap pencalonan dapat berlanjut menjadi persoalan ketatanegaraan setelah calon terpilih dan menjabat," ujar Iqbal.

(thr/fra)