Jakarta -
Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro mengapresiasi peran Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dalam memperjuangkan pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi. Dia mengatakan Andre turut mendorong dukungan pemerintah pusat setelah berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan pra-sosialisasi dan dialog pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi di Kota Padang Panjang, Rabu (28/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Andre, Koentjoro, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Alex Saputra, serta tokoh adat dan masyarakat.
Kehadiran Andre dalam proses sosialisasi tersebut menunjukkan keterlibatannya tak hanya dalam memperjuangkan dukungan anggaran di tingkat pusat. Namun, juga dalam mengawal komunikasi dengan masyarakat.
Andre sebelumnya menyampaikan telah meminta Prabowo mendukung pembangunan tol tersebut. Presiden kemudian memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk menindaklanjuti rencana pembangunan dengan nilai sekitar Rp 29 triliun, di luar biaya pembebasan lahan.
Pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi diharapkan dapat meningkatkan konektivitas di Sumatera Barat, termasuk menjadi jalur alternatif ketika jalur utama seperti Lembah Anai mengalami gangguan akibat bencana. Kehadiran tol juga diharapkan memperlancar perjalanan masyarakat dan distribusi logistik antardaerah.
Dalam kesempatan itu, Koentjoro menyoroti pentingnya komunikasi dan pendataan yang akurat sebelum pembangunan memasuki tahap berikutnya. Masukan masyarakat, termasuk mengenai status kepemilikan dan penggarapan lahan, akan jadi evaluasi Hutama Karya dalam pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik.
Sementara itu, Andre menegaskan dukungan pemerintah pusat harus diikuti dengan penyelesaian persoalan masyarakat. Dia meminta agar rencana trase, lahan pertanian, sistem irigasi, akses antarkampung, dan mekanisme ganti kerugian dibahas secara terbuka bersama warga.
"Saya sampaikan kepada Pak Presiden, tolong bangun tol itu untuk Sumatera Barat. Alhamdulillah, beliau memahami kebutuhan kita dan memerintahkan Menteri PU untuk menindaklanjutinya," ujar Andre.
Dia mengatakan pembangunan tol tak boleh mengabaikan hak masyarakat. Dialog dengan warga Padang Panjang penting untuk mengidentifikasi persoalan sejak dini dan mencari solusi sebelum proses pembangunan berjalan lebih jauh.
"Saya tidak ingin masyarakat dirugikan. Kalau ada persoalan trase, mari kita diskusikan. Kalau ada sawah dan irigasi yang terdampak, harus dicarikan solusinya. Pembangunan ini harus membawa manfaat bagi Sumatera Barat tanpa mengabaikan hak masyarakat," tegasnya.
Sosialisasi lanjutan direncanakan berlangsung pada pertengahan November 2026 dengan melibatkan pemerintah daerah, Hutama Karya, Kementerian PU, ATR/BPN, serta unsur terkait lainnya. Pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi diharapkan dapat memperkuat konektivitas Sumatera Barat sekaligus memberikan kepastian bagi warga di sekitar rencana trase jalan tol.
(amw/dhn)