JawaPos.com - Dugaan pemerkosaan yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede mencoreng muka pejabat pemerintah. DPR meminta jajaran Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) bergerak cepat dan tegas mengusut laporan kasus asusila tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta jajaran Polda NTT menangani perkara tersebut secara profesional dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun yang dilaporkan.
"Barusan ini saya menelepon Kapolda NTT. Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan ya, di mana ada seorang bupati di Kupang dilaporkan," kata Habiburokhman dalam keterangan video, Minggu (15/11).
Politikus Gerindra itu menegaskan bahwa jabatan publik yang melekat pada seseorang tidak boleh menjadi alasan bagi aparat untuk memberikan perlakuan berbeda dalam proses hukum. Karena itu, penyelidikan harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh terhambat oleh status maupun kedudukan pihak yang dilaporkan.
"Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Polda harus ditindaklanjuti dengan cepat. Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta ya agar yang bersangkutan ditahan," tegasnya.
Polisi diminta segera mengumpulkan alat bukti dan mendalami seluruh keterangan yang diperlukan untuk membuat terang perkara tersebut. Jika dugaan tindak pidana itu terbukti melalui proses hukum, pelaku harus mendapatkan hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Dan kelak kalau terbukti ya, dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan peraturan, undang-undang yang berlaku," ujarnya.
Tak hanya mendorong proses hukum, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyinggung konsekuensi terhadap jabatan politik dan pemerintahan yang diemban pihak terlapor. Habib pun mendorong pemberian sanksi tegas, termasuk pemecatan apabila dugaan tersebut terbukti.
"Dan kami pun akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dan mendorong yang bersangkutan dipecat juga sebagai bupati," jelasnya.
