Gerindra Bebaskan Kader di DPR Bersikap soal Ijazah Gibran

Jakarta, CNN Indonesia --

Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad mengatakan partainya membebaskan anggota kader untuk berpendapat terhadap persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka

Pernyataan ini diungkap Kamrussamad jelang mengikuti rapat Sidang Paripurna di DPR, Selasa (10/11).

"Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota," kata Kamrussamad ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, setiap anggota DPR terutama dari fraksi Partai Gerindra memiliki hak dan kewenangan masing-masing untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tentang MPR, DPR, dan DPRD (MD3).

Adapun, Kamrussamad juga menanggapi wacana hak menyatakan pendapat yang belakangan ini disuarakan oleh PDIP dan PKS untuk menindaklanjuti persoalan ijazah Gibran.

Menurutnya, Partai Gerindra akan mengikuti setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi selama sesuai dengan amanat konstitusi.

"Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai amandemen Undang-Undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu," lanjut Kamrussamad.

Ia menegaskan persoalan ini perlu untuk ditindaklanjuti karena sudah banyak spekulasi yang berkembang di publik. Oleh sebab itu, ia mendorong penyelesaian persoalan ini agar tidak mengganggu stabilitas politik.

"Dan kita berharap polemik ini tidak berkepanjangan, bisa segera dituntaskan, diselesaikan sebagaimana amanat undang-undang dan konstitusi kita," lanjutnya.

Adapun, wacana penggunaan hak menyatakan pendapat untuk persoalan pemakzulan Gibran sebelumnya diungkap oleh Partai PDIP dan PKS.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP),Hasto Kristiyanto, menyebut pihaknya menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan hak menyatakan pendapat di DPR karena dianggap sebagai pilihan paling rasional.

Senada dengan PDIP, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong DPR memproses hak menyatakan pendapat. PKS bahkan menyebut hak tersebut menjadi pilihan apabila Gibran tidak kunjung mengundurkan diri dari kursinya sebagai Wakil Presiden. Hal itu disampaikan oleh Presiden PKSAlmuzzammil Yusuf.

"Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika saudaraGibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Almuzzammil melalui keterangan resmi, Senin (9/11).

Selain kedua partai ini, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga menyatakan sikap yang sama. Ia memandang hak interpelasi yang berarti hak bertanya sudah tidak relevan karena tidak ada yang perlu ditanyakan. Kemudian, hak angket atau hak menyelidiki juga melalui proses yang panjang, terlebih MA dan MK sudah mengeluarkan fakta hukum yang jelas sehingga DPR hanya perlu mengeluarkan hak menyatakan pendapat.

"Jadi, kalau standing position saya kita bicaranya kalau menggunakan hak, itu menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket," kata Doliyang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Senin (9/11).

Wacana penggunaan hak menyatakan pendapat bergulir untuk menindaklanjuti pemakzulan Gibran buntut dari putusan MA dan MK yang menyatakan keabsahan syarat pendidikannya saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan terkait dengan keabsahan Suket penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran. Melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan Penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya.

Dalam putusannya, MA menyatakan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Sementara itu, pada sidang Selasa (6/10), MK melalui Putusan Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 lebih dulu menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

[Gambas:Video CNN]

Mekanisme Hukum Alam

Dua kasus besar, yakni desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan percobaan makar oleh mantan Kapolri Listyo Sigit terjadi seakan beriringan.

Kedua kasus ini dinilai oleh Anggota DPR RI Subardi tidak bisa dilepaskan dari awal mula kekuasaan yang mengantarkan keduanya. Kekuasaan yang diraih dengan merusak tatanan nilai kebangsaan.

Menurut Subardi, kasus Gibran dan Listyo adalah bagian dari mekanisme hukum alam yang sedang memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan keduanya. Politik dan hukum alam tidak bisa dilepaskan meski berada di dua dimensi berbeda. Hukum alam akan bekerja apabila hukum buatan manusia dianggap tidak mampu.

"Saya meyakini ini cara kerja hukum alam untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya kita tahu pangkalnya adalah ambisi kekuasaan yang merusak tatanan moral, etika, dan nilai-nilai yang luhur yang bersumber dari lex naturalis atau hukum alam," kata Anggota Komisi VI DPR RI Subardi di Jakarta.

Politisi asal Yogyakarta itu menegaskan tidak ada kekuasaan yang abadi. Sekuat apapun kekuasaan dipertahankan, apalagi sampai merusak nilai-nilai yang luhur, pada saatnya kekuasaan tersebut runtuh dengan cara yang tak terduga.

Dalam ilmu hukum, ajaran ini merupakan bagian dari filsafat klasik yang disebut hukum alam atau hukum kodrat. Aliran ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Prinsip ini menjadi ukuran universal bahwa kejahatan yang melampaui batas berarti melawan keadilan yang berasal dari nilai-nilai luhur seperti nilai kerakyatan, moral, etika, dan agama.

Dalam hal Gibran dan Listyo, keduanya berangkat dari pusaran kekuasaan yang sama. Di sinilah letak kesalahnya. Saat kekuasaan itu diraih dengan cara yang melampaui batas kebenaran, absolutisme kuasa yang mereka pertahankan adalah titik awal melawan hukum.

"Barangkali saat itu Gibran dan Listyo memiliki dukungan kekuasaan yang terlampau besar. Sumber-sumber kekuasaan dikendalikan. Tetapi kini pelan-pelan hukum alam membalikkan semuanya," terangnya.

Ajaran hukum alam memiliki dua sumber, yakni Irasional (teologis) dan Rasional (humanis). Keduanya menekankan bahwa manusia dilarang serakah. Manusia wajib menggunakan kompas moralnya untuk hidup selaras dengan rakyat dan alam semesta. Dalam perspektif hukum negara, ajaran hukum alam dimuat dalam UUD 1945 sebagai pembatasan kekuasaan.

"Gibran maju saat ayahnya berkuasa. Itu sudah salah. Listyo menjadi Kapolri terlama dan kontroversinya sebagai Parcok saat Pemilu 2024. Jadi saya pikir ini adalah karma bagi mereka," jelas Subardi.

Dengan mekanisme hukum alam yang perlahan membuka kebenarannya, maka DPR perlu bertindak cepat dan tepat. Secara kelembagaan, DPR wajib mengembalikan marwah konstitusi yang sempat ditundukkan di bawah kekuasaan (the man of power). Subardi mendukung pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bahwa DPR harus memproses politik agar kekuasaan tetap bersumber pada nilai keadaban hukum.

"Apa yang disampaikan Ketua Umum Surya Paloh benar bahwa ini tragis, tetapi proses politik terhadap Gibran sudah memenuhi syarat, maka DPR wajib menindaklanjuti," pungkasnya.

(ugo/knf/ugo)