JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Puan dalam pidato pembukaan masa persidangan II DPR RI tahun sidang 2026-2027, Selasa (10/11).
Dalam kesempatan tersebut, Puan menyatakan dukungan DPR terhadap langkah kepolisian dalam menangani perkara dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Ia juga mengapresiasi respons cepat aparat dalam menindaklanjuti kasus yang menjadi perhatian publik tersebut.
"DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia," kata Puan saat menyampaikan pidato di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Namun, Puan mengingatkan seluruh penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, agar tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Menurutnya, penanganan perkara tersebut harus dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas dan independensi. Ia menegaskan, kewenangan negara tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan penegakan hukum.
"Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat," tegas Puan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Proses hukum, kata Puan, tidak boleh dipengaruhi kepentingan atau tekanan dari pihak mana pun.
"Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun," ujar Puan.
Puan memastikan, DPR akan mendukung langkah Polri dalam mengungkap perkara tersebut secara terbuka dan profesional. Ia berharap proses penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum sehingga seluruh persoalan dalam kasus itu terungkap secara menyeluruh.
"Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat," jelas Puan.
