Indonesia Punya Wapres Baru Paling Lambat Januari 2027

Jakarta, CNN Indonesia --

Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11).

Lalu, bagaimana proses selanjutnya di MPR usai pengunduran diri Gibran di tengah kekosongan kursi wakil presiden?

Setelah Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri, MPR selanjutnya akan menggelar sidang paripurna dalam waktu maksimal 60 hari untuk memilih wakil presiden baru. Ketentuan itu telah diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD / UU MD3

Pasal 46 ayat 1 UU MD3 menyebutkan, "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden".

Selama rentang waktu tersebut, presiden diberikan waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden baru, yang dilengkapi dengan berkas persyaratan. Kemudian, pada ayat 3 di pasal yang sama, MPR dalam paripurna akan memilih satu dari dua nama calon wakil presiden yang diusulkan melalui pemungutan suara.

"Calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden".

Sementara, proses pemungutan ulang suara hanya bisa dilakukan dua kali jika perolehan suara sama banyak. Nantinya, presiden bisa memilih satu di antaranya.

"Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden".

[Gambas:Video CNN]

Selanjutnya, MPR akan melantik wakil presiden terpilih dalam sidang paripurna dengan sumpah menurut agama dan keyakinan.

Dengan hitungan waktu tersebut, wakil presiden baru akan ditetapkan paling lambat Januari 2027.

Berikut adalah alur tindakan MPR dalam pengisian kekosongan jabatan wakil presiden yang disusun oleh Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Taufik Basari.

Tahapan ini disusun dengan merujuk dasar hukum Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 46-49 UU Nomor 17 Tahun 2014; Pasal 134-142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

TAHAP I. RAPAT GABUNGAN MPR

Batas waktu: Paling lama 3 × 24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan.
1. MPR menyelenggarakan Rapat Gabungan.
2. Rapat Gabungan menentukan jadwal Sidang Paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti.
3. Waktu penyelenggaraan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan.
* Pasal 134 Tata Tertib MPR

TAHAP II. PEMBERITAHUAN KEPADA PRESIDEN

Batas waktu: Paling lama 3 × 24 jam setelah Rapat Gabungan.
1. Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden mengenai hasil keputusan Rapat Gabungan.
2. Surat tersebut dilengkapi dengan jadwal Sidang Paripurna dan persyaratan calon Wakil Presiden.
* Pasal 135 Tata Tertib MPR.

TAHAP III. PENGAJUAN CALON WAKIL PRESIDEN

Batas waktu: Paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR.
1. Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR beserta kelengkapan persyaratannya.
2. MPR membentuk Tim Verifikasi melalui Rapat Gabungan paling lama 2 × 24 jam sebelum batas waktu pengajuan calon.
* Pasal 136 Tata Tertib MPR.

TAHAP IV. VERIFIKASI CALON WAKIL PRESIDEN

Batas waktu: Paling lama 7 hari sejak penyerahan kelengkapan persyaratan calon.
1. Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen kedua calon.
2. Hasil verifikasi dilaporkan dalam Rapat Gabungan.
3. Apabila terdapat kekurangan persyaratan, Pimpinan MPR meminta Presiden untuk melengkapinya sesuai batas waktu yang ditentukan.
4. Pimpinan MPR menetapkan kedua calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan.
* Pasal 137-139 Tata Tertib MPR.

TAHAP V. SIDANG PARIPURNA PEMILIHAN WAKIL PRESIDEN

Batas waktu: Paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
1. MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk memilih Wakil Presiden.
2. Kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan.
3. Anggota MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
4. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
5. Apabila perolehan suara sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu dari kedua calon.
* Pasal 140 Tata Tertib MPR.

TAHAP VI. PENETAPAN DAN PELANTIKAN WAKIL PRESIDEN

1. Wakil Presiden terpilih ditetapkan melalui Ketetapan MPR.
2. MPR melaksanakan pelantikan Wakil Presiden dalam Sidang Paripurna MPR.
* Pasal 141-142 Tata Tertib MPR.

(mnf/thr/gil)