Suasana Pertemuan Gibran dan Pimpinan MPR Saat Serahkan Surat Resign

Jakarta, CNN Indonesia --

Wapres RI Gibran Rakabuming Raka mendatangi pimpinan MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri, Kamis (12/11) siang. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Setelah dari situ, Gibran tanpa berbicara satu patah kata pun ke wartawan langsung meluncur kembali ke Istana Wapres di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

Berdasarkan foto dan cuplikan rekaman video yang diterima CNNIndonesia.com, Gibran menyerahkan surat ke pimpinan MPR itu di ruang Ketua MPR. Dalam foto itu terlihat, Gibran yang mengenakan jas hitam-kemeja putih dan dasi merah duduk berhadapan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Sementara itu di sisi kanan dan kiri meja jamuan ruang tersebut terlihat para pimpinan lain MPR dari seperti Kahar Muzakir, Rusdi Kirana, dan Edhie Baskoro (Ibas) Yudhono. Terlihat juga Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD Abcandra Muhammad Akbar. Tampak pula Hidayat Nurwahid dari Fraksi PKS yang sebelumnya diberitakan sudah mengajukan pengunduran diri dari jabatan pimpianan MPR.

Selepas Gibran pergi, Muzani mengatakan MPR memiliki waktu 60 hari hari untuk menunjuk Wakil Presiden baru menggantikan Gibran Rakabuming yang telah menyerahkan surat pengunduran diri.

"Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran," ujar Muzani kepada wartawan di kompleks parlemen.

Saat menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan MPR, Muzani bilang Gibran tak menjelaskan langsung alasan mengundurkan diri.

Ketika ditanya wartawan apakah dalam surat ada alasan Gibran mengundurkan diri, Muzani bilang belum baca.

"Kami belum buka. Nanti akan kami buka ramai-ramai di depan pimpinan yang lain," kata politikus Gerindra itu.

Rapat paripurna batal

Di sisi lain, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, DPR membatalkan rapat paripurna yang membahas pengumuman usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazahnya.

Rapat Paripurna seharusnya digelar pukul 14.00 WIB. Namun, tiga jam sebelum digelar yaitu sekitar pukul 11.00 WIB, rapat tersebut dibatalkan.

"Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus (Badan Musyawarah) tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini DIBATALKAN," demikian keterangan tertulis yang diterima wartawan.

[Gambas:Video CNN]

Sehari sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan jadwal rapat paripurna. Ia mengatakan jadwal rapat paripurna mundur dari biasanya di mana rapat paripurna digelar mulai pukul 10.00 WIB.

"Besok itu ada rencana agenda Paripurna jam 14.00 kalau saya nggak salah. Tetapi sampai dengan saat ini, ini undangan belum disebarkan," kata Dasco kepada wartawan di DPP Partai NasDem, Rabu (11/11) malam.

Tidak hanya Dasco, jadwal rapat paripurna juga sebelumnya sudah diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa, Rabu (11/11) sore.

Saan mengatakan rapat paripurna akan membahas penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diusulkan oleh delapan fraksi partai politik di DPR RI.

Adapun, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi meneken dokumen Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.

Jumlah pengusul HMP dari delapan fraksi itu rinciannya yakni PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang dan Demokrat 18 orang.

Dalam paparannya, masing-masing fraksi pada umumnya menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden usai dua putusan mahkamah yang mempersoalkan dokumen ijazahnya.

(knf/kid)