JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara soal pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menjelaskan, pencabutan suket penyetaraan ijazah itu merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA).
Pencabutan dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) setelah MA mengabulkan gugatan kasasi yang diajukan Subhan Palal.
Dengan Putusan itu, dokumen penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Keputusan pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026.
Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 dan secara khusus mencabut Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Kamis (12/11).
Dia menegaskan, pencabutan tersebut bukan semata-mata kebijakan administratif kementerian.
Langkah itu merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pejabat pemerintahan dalam mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Hal itu merujuk Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pelaksanaan putusan pengadilan.
