JawaPos.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan, anggaran insentif sebesar Rp 1 triliun yang disediakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak dikhususkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, Program MBG hanya akan menjadi salah satu indikator tambahan dalam penilaian pemberian insentif kepada pemerintah daerah.
“Jadi 1 triliun itu adalah insentif yang disediakan oleh Kemendagri bukan kok kemudian khusus untuk yang MBG saja, bukan. Atau bukan kemudian pemenangnya dikasih Rp1 triliun, bukan,” ujar Sudaryono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/10).
Dia menjelaskan, anggaran Rp 1 triliun tersebut merupakan akumulasi insentif yang selama ini diberikan kepada daerah berdasarkan sejumlah indikator kinerja. Salah satunya, capaian pengendalian inflasi di masing-masing wilayah.
“Selama ini ada yang misalnya daerah dengan tingkat inflasi yang terbaik di satu region, itu nanti juaranya dikasih insentif, 2 miliar, 3 miliar gitu. Jadi 1 triliun itu jumlah semua,” jelasnya.
Menurut Sudaryono, mulai tahun depan, pelaksanaan MBG akan menjadi salah satu parameter tambahan dalam penilaian tersebut.
Saat ini, BGN bersama Kemendagri masih merumuskan indikator yang akan digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut.
Selama ini, kata Sudaryono, indikator yang digunakan Kemendagri di antaranya pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, dan penurunan angka kemiskinan. Sementara untuk indikator terkait MBG, masih dalam tahap pembahasan.
“Indikatornya apakah misalnya penurunan angka stunting misalnya, atau misalnya indikatornya adalah keprimaan dari pelayanan MBG misalnya, apa-apa nih yang sedang kita siapkan,” ungkapnya.
