Surabaya, CNN Indonesia --
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur resmi menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur, Nurkholis (NK), sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang atau pungutan liar (pungli) dalam pengurusan perizinan.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja mengatakan, penetapan tersangka ini berkaitan dengan jabatan Nurkholis saat masih memimpin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur pada periode Januari hingga 31 Agustus 2024.
"Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang atau pungli dalam proses pengajuan penerbitan perizinan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan inisial NK selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur periode bulan Januari 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024," kata Punia di Kejati Jatim, Surabaya, Senin (16/11) malam.
Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan setelah Kejati Jatim lebih dulu menetapkan empat tersangka lain dalam perkara serupa, yakni eks Kadis ESDM Jatim periode Agustus 2024 sampai dengan 2026 berinisial AM, Aris Mukiyono, Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jatim almarhum Oni Setiawan, Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah Hermawan dan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jawa Timur Ertika Dinawati.
Punia mengatakan, berdasarkan fakta perkembangan penyidikan, Nurkholis diduga menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Dinas ESDM Jatim dengan memerintahkan dua kepala bidang di bawahnya untuk meminta sejumlah uang di luar ketentuan resmi kepada para pemohon izin.
Kedua bawahan yang dilibatkan oleh Nurkholis tersebut ialah almarhum Ony selaku Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jatim serta tersangka Ertika Dinawati selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jatim periode Januari 2024 sampai dengan 2026.
"Jadi ada dua [yang diperintah Nurkholis], tadi yang kami sampaikan dua kabid, satu almarhum OS, satu lagi kabid ED," ujarnya.
Dari praktik ilegal tersebut, total uang pungutan liar yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp1.238.500.000.
Rinciannya, pungutan pada bidang pertambangan menyasar tujuh orang pemohon izin dengan nilai mencapai Rp1.105.000.000 atau bervariasi antara Rp50 juta hingga Rp487 juta per pemohon. Sedangkan pada bidang geologi dan air tanah menyasar 28 pemohon izin pada periode Maret hingga September 2024 dengan total Rp133.500.000.
Punia mengatakan, penyidik mendapati Nurkholis dan anak buahnya ini melakukan modus pemerasan. Mereka diduga meminta uang kepada para pemohon meski ketika seluruh dokumen persyaratan sebenarnya sudah lengkap, tetapi penerbitan izin sengaja dihambat dengan berbagai dalih hingga pemohon menyerahkan uang.
"Kalau suap itu antara yang memberi dan yang diberi itu sama-sama punya kepentingan. Tetapi kalau yang di pemerasan ini, semua sudah lengkap, tetapi kemudian tidak dikeluarkan dengan alasan A, B, C sehingga dia memberikan uang, kemudian izin dikeluarkan, nah, kemudian meminta uang, memaksa. Nah itulah kemudian terjadi," ucap Gede.
[Gambas:Video CNN]
Dari total akumulasi pungutan liar sebesar Rp1.238.500.000 itu, Nurkholis tercatat menikmati aliran dana sebesar Rp687.500.000. Bagian yang diterima Nurkholis berasal dari pungutan di bidang pertambangan sebesar Rp552.500.000 serta dari bidang geologi dan air tanah sebesar Rp135.000.000.
Punia melanjutkan, hasil penelusuran tim penyidik sejauh ini menyimpulkan uang hasil pemerasan tersebut mengalir untuk keperluan pribadi tersangka dan belum ditemukan bukti adanya aliran dana untuk membantu kegiatan pemerintah provinsi.
"Untuk saat ini berdasarkan dari temuan tim penyidik, bahwa uang itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi," tuturnya.
Selain menelusuri penggunaan dana untuk kegiatan kedinasan, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya aliran uang hasil pungutan liar tersebut kepada pejabat lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, hingga penetapan tersangka dilakukan, penyidik belum menemukan indikasi keterlibatan penerima aliran dana lain di luar tersangka yang sudah dijerat.
"Untuk sementara belum ada, ya, belum ada dulu. Untuk sementara baru sendiri," kata Gede.
Punia menyebut, dalam pemeriksaan di hadapan penyidik, Nurkholis tidak aksi lancungnya itu. Ia mengakui telah memberikan perintah langsung kepada para kepala bidang di Dinas ESDM Jatim untuk menarik pungutan liar dari para pemohon izin sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
"Ya, dia mengaku. Dari fakta BAP, dia memerintahkan," tuturnya.
Sejalan dengan pengakuan tersebut, penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim telah menyita sejumlah barang bukti terkait perkara ini, meliputi uang tunai senilai Rp615.000.000, serta lima keping emas batangan seberat 50 gram. Uang tunai Rp615 juta lebih yang disita tersebut merupakan bentuk pengembalian sebagian dana dari pihak Nurkholis meskipun belum menutupi seluruh nilai pungli.
"Dia sudah mengembalikan dan menyerahkan. Makanya dia mengaku. Sesuai nilai itu, Rp615.000.000," ucapnya.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nurkholis resmi ditahan selama 20 hari ke depan terhitung mulai 16 November hingga 5 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejati Jatim berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-4810/M.5/Fd.2/11/2026.
Karena perbuatannya, Nurkholis yang kini aktif menjabat sebagai Kepala DLH Jatim ini dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atau Pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.Â
(frd/gil)