Kapolri: Kepercayaan Tidak Dapat Dipertahankan dengan Menutupi Kesalahan

Jakarta -

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menghadiri rapat bersama Komisi III DPR RI terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret empat jenderal polisi sebagai tersangka. Suyudi menegaskan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dan dihadiri sejumlah pejabat Mabes Polri.

"Kami memandang rapat kerja ini bagian penting dari fungsi pengawasan DPR RI sekaligus sarana memperkuat akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya," kata Jenderal Suyudi membuka rapat.

Jenderal Suyudi mengatakan kewenangan menjadi alat penegakan hukum. Namun dia menegaskan kewenangan tersebut tidak boleh melampaui batasnya hingga berdampak pada kepercayaan publik.

"Di balik setiap tindakan penegakan hukum, ada hak warga negara yang harus dilindungi, dan di balik setiap seragam Bhayangkara ada kehormatan institusi yang tidak boleh dikorbankan. Kita memahami bahwa kewenangan adalah alat untuk penegakan hukum, bukan alat untuk melampaui hukum. Sebab, ketika kewenangan kehilangan batasnya, kepercayaan dapat berubah menjadi kecurigaan, dan kehadiran negara yang seharusnya memberikan perlindungan justru dapat menimbulkan kekhawatiran," jelasnya.

Jenderal Suyudi menegaskan kehormatan institusi Polri menjadi hal penting, bukan semata-mata tentang pencapaian, namun juga tentang kejujuran. Jenderal Suyudi menegaskan kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak bisa dipertahankan dengan menutupi kesalahan yang ada.

"Di sinilah kehormatan sebuah institusi diuji bukan semata ketika berhasil mengungkap kejahatan, tetapi ketika memiliki keberanian untuk menatap ke dalam, menguji setiap dugaan dengan kejujuran, dan menegakkan hukum tanpa memandang siapa yang dihadapi," kata dia.

"Karena bagi kami, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. Keduanya harus berjalan beriringan agar ketegasan tetap berlandaskan kebenaran dan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum," imbuhnya.

Sebagai informasi, Polri telah menetapkan empat orang tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo itu terjadi sejak 2025.

(wnv/gbr)