Front Mahasiswa Nasional (FMN) melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (28/10). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com).
Lanjutkan dari posisi terakhir
Front Mahasiswa Nasional (FMN) mengepung kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (28/10). Mereka menyanyikan yel-yel dan meminta kasus Karhutla ditetapkan menjadi bencana nasional
Front Mahasiswa Nasional (FMN) melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (28/10). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com).
JawaPos.com - Front Mahasiswa Nasional (FMN) mengepung kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (28/10). Mereka menyanyikan yel-yel dan mendesak kasus Karhutla di berbagai daerah ditetapkan menjadi bencana nasional. Selain itu mahasiswa juga mendesak program MBG-KDMP dihentikan.
Pantauan JawaPos.com, dalam aksinya mereka turut membawa spanduk yang bergambar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta umbul-umbul.
Koordinator FMN, Ahmad Akil Faras menyatakan pihaknya secara tegas meminta agar Presiden Prabowo Subianto menetapkan periswa karhutla yang terjadi di berbagai daerah sebagai bencana nasional.
"Di sini tuntutan pertama kita memiliki yaitu tetapkan eh bencana nasional untuk Karhutla dan juga bencana-bencana lain yang ada di Indonesia," kata Akil ditemui JawaPos.com di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (28/10).
Selain itu, ia turut menyinggung dengan program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang selalu digaungkan Prabowo. Ia mendesak agar program tersebut untuk dihentikan.
"Kami menganggap bahwa program yang awalnya dibungkus dengan kata populis tersebut oleh Prabowo Subianto, kemudian itu sarat dengan kepentingan. Maka dari itu, kami menyarankan untuk Prabowo Subianto segera menghentikan program tersebut," tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk bisa menurunkan biaya dan pemerataan akses pendidikan. Ia tidak menginginkan adanya ketimpangan pendidikan di Indonesia.
"Kemudian tuntutan kedua juga adalah turunkan biaya pendidikan serta akses pendidikan akses-akses yang merata bagi kami yang berada di daerah-daerah yang lain," pungkasnya.
Memuat komentar…
Komentar gagal dimuat.
Tidak ada berita yang cocok dengan “”.
Terlalu banyak pencarian. Coba lagi dalam satu menit.
Kata kunci maksimal 100 karakter.
Pencarian gagal. Periksa koneksi lalu coba lagi.
Ketik minimal 2 huruf untuk mulai mencari.