Jakarta -
KPK terus mengusut korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). KPK menyebut proyek BNPB yang menggunakan DSP dilakukan karena bisa dengan metode penunjukan langsung.
KPK Ungkap Banyak Proyek BNPB Pakai DSP karena Bisa Tunjuk Langsung
KPK menyebut proyek BNPB yang menggunakan DSP atau dana siap pakai dilakukan karena bisa dengan metode penunjukan langsung.
"Karena memang penggunaan DSP ini secara khusus memang bisa menggunakan metode penunjukan langsung karena memang sifat kedaruratan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Dalam kasus ini KPK menduga cara tersebut disalahgunakan. Cara itu membuka peluang suap dalam pengadaan barang dan jasa.
"Tapi kemudian kekhususan itu yang kemudian disalahgunakan oleh para pihak untuk kemudian terjadi dugaan benturan kepentingan pada proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa tersebut," jelas dia.
Budi mengatakan, penyidik tengah mendalami proses pengadaan barang dan jasa di BNPB, termasuk penunjukan langsung kepada sejumlah vendor atau pihak swasta yang mengerjakan proyek penanggulangan bencana.
"Untuk saksi dari pihak BNPB, beberapa staf dihadirkan untuk pendalaman soal proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, termasuk juga soal penunjukan langsung kepada vendor-vendor atau pihak swasta yang kemudian mengerjakan sejumlah proyek, baik untuk penanggulangan karhutla, kemudian bencana hidrometeorologi, dan juga bencana-bencana lain yang menggunakan DSP, dana siap pakai," ucapnya.
Budi mengatakan, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi dari pihak swasta. Mereka didalami mengenai proyek-proyek yang dikerjakan hingga dugaan pemberian kickback kepada oknum di BNPB.
"Kemudian untuk beberapa saksi dari pihak swasta, pekan ini juga penyidik memeriksa beberapa di antaranya didalami soal proyek-proyek yang dikerjakan termasuk dugaan kickback yang diberikan oleh para pihak swasta ini kepada oknum-oknum di BNPB," katanya.
Budi menjelaskan, proyek penanggulangan bencana banyak dilakukan di beberapa lokasi dengan metode penunjukan langsung dari DSP. Sehingga kickback yang dilakukan tak hanya sekali.
"Termasuk juga kickback-nya juga diduga berulang kali, tidak hanya 1-2 kali diberikan oleh pihak swasta kepada oknum di BNPB tapi sudah beberapa kali dilakukan. Sehingga ini butuh pendalaman lebih lanjut untuk menghitung secara presisi ya jumlah dari proyek-proyek yang dikerjakan para pihak swasta dan juga kickback-nya," ungkapnya.
Koordinasi dengan Puspom TNI
Selanjutnya, KPK telah menerima respons positif dari TNI terkait surat yang dikirimkan kepada Panglima TNI mengenai penanganan perkara dugaan korupsi di BNPB. Dia menyebut, TNI telah menindaklanjuti informasi yang disampaikan KPK, termasuk dugaan keterlibatan sejumlah pihak.
"Informasi yang kami terima responsnya positif dan dari pihak TNI juga menindaklanjuti berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh KPK, terkait dengan konstruksi perkara, dugaan keterlibatan sejumlah pihak, dan sebagainya. Sehingga pihak TNI juga sudah mendapatkan secara utuh informasi dari adanya dugaan tindak pidana korupsi di BNPB," katanya.
KPK juga melakukan koordinasi terkait pemeriksaan internal di lingkungan TNI. KPK mendapat informasi bahwa Puspom TNI telah melakukan pemeriksaan.
"Ya beberapa hal juga sudah dikoordinasikan, termasuk pemeriksaan di internal TNI kami juga mendapatkan informasi soal itu, bahwa sudah dilakukan ya pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom TNI. Artinya sudah ditindaklanjuti apa yang KPK sampaikan melalui surat tersebut," imbuhnya.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setiawan, sebagai tersangka. KPK menyebutkan Bima diduga ikut dalam pengadaan yang dilakukan BNPB.
Bima menjadi tersangka dalam kasus klaster pertama, yakni konflik kepentingan dalam pengadaan tahun 2024-2026. KPK menduga sejumlah vendor untuk pengadaan lewat penunjukan langsung itu berafiliasi dengan Bima selaku tenaga ahli sekaligus adik Suharyanto yang saat itu menjabat Kepala BNPB.
Adapun berikut ini dua klaster dalam kasus ini dan daftar tersangkanya.
Klaster Pertama:
1. Gery Prasetiawan selaku pihak swasta
2. Syifa Nrika Ghifarian selaku swasta
3. Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit pengelolaan bantuan dan dan kedaruratan BNPB sekaligus PPK
4. Bima Setiawan selaku Tenaga Ahli sekaligus adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto
5 Richard Erlangga selaku Tenaga ahli Suharyanto
Klaster Kedua:
1. Richard Erlangga (RIC) selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu
2. Gabriel Purwaka Sigit (GPS) selaku Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB;
3. Syifa Nrika Ghifarin (SNG) selaku pihak swasta
4. Gery Prasetiawan (GER) selaku pihak swasta
(tsy/ygs)
