Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah elemen mahasiswa dari Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) mulai mendatangi Jalan Sudirman menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), pada Rabu (28/10) siang.
Pantauan CNNIndonesia.com, mereka tertahan di depan Gedung UOB dan tidak bisa bergerak menuju Bundaran HI yang menjadi lokasi aksi.
Mahasiswa yang hadir tidak mengenakan almamater kampusnya masing-masing. Mereka hanya membawa panji bendera kampusnya masing-masing.
Tepat di Bundaran HI, ada massa yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia, mulai dari Universitas Padjajaran hingga Universitas Indonesia.
Mereka tiba di Bundaran HI menggunakan angkot pada sekitar pukul 14.26 WIB. Ada juga massa yang berdatangan dari arah gedung Pullman.
Sesampainya di kawasan Bundaran HI, mereka pun langsung berjalan ke area kolam dan berorasi sambil mengelilingi area.
Mereka hadir membawa poster dan spanduk bertuliskan tuntutan aksi. Massa terlihat semakin ramai berdatangan berdasarkan pantauan hingga pukul 15.02 WIB.
Sementara itu ribuan anggota Polisi dan TNI terlihat berjaga menghalau massa aksi untuk semakin mendekat Bundaran HI.
Aksi di Bundaran HI membawakan lima tuntutan untuk Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Lima tuntutan tersebut berkaitan dengan penetapan status bencana nasional, perwujudan APBN untuk kepentingan rakyat, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan KKN, hingga penghentian militerisasi ruang sipil.
Sementara itu di kawasan Patung Kuda, massa dengan satu mobil komando tiba di depan Gedung Bank Syariah Indonesia (BSI) di dekat Patung Kuda, Jakarta.
Pantauan CNNIndonesia.com sekitar pukul 13.10 WIB terdapat satu mobil komando, dengan massa sekitar 25 orang.
Lalu pada Pukul 14.40 WIB, kini mobil komando telah meninggalkan lokasi.
Pantauan di depan kompleks parlemen, belasan ibu-ibu yang tergabung dalam Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) membuka posko di depan kompleks parlemen untuk meminta DPR menindaklanjuti putusan MK soal polemik Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Rabu sore.
Belasan emak-emak tersebut juga membuka posko aduan bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran ijazah anggota DPR.
Dalam aksi tersebut, mereka membentangkan spanduk meminta pengendara membunyikan klakson jika ingin Wapres Gibran dimakzulkan. Mereka juga mengaku telah melayangkan surat audiensi kepada DPR soal wacana tersebut.
"Dan insyaallah kami sudah dijanjikan di dalam," kata Korlap aksi, Merry Samiri.
Polda Metro Jaya meminta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum dan ruang publik.
Kepolisian juga menekankan pentingnya saling menghormati dan menjaga ketertiban agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat dengan aman dan damai, sementara aktivitas warga lainnya tetap berjalan dengan baik.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan ruang publik merupakan tempat bersama yang digunakan masyarakat untuk berbagai kepentingan, termasuk menyampaikan aspirasi, bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu, seluruh pihak diharapkan saling menjaga dan menghormati hak masing-masing.
"Ruang publik adalah milik kita bersama. Ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi, ada pula yang bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Semua memiliki hak yang perlu kita hormati," kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa kemarin.
Budi menerangkan menjaga fasilitas umum merupakan bagian dari tanggung jawab bersama karena keberadaannya berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
(mnf/thr/tfq/mou/wis)