Melihat Capaian-'Pekerjaan Rumah' 2 Tahun Prabowo-Gibran di Sektor Pangan

Jakarta -

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat sejumlah capaian di sektor pangan. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah, terutama terkait kenaikan harga sejumlah komoditas pangan.

Di sektor pangan, pemerintah mengklaim telah mewujudkan swasembada pada delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan beras menjadi salah satu komoditas yang mencatatkan hasil positif. Pasalnya, pemerintah tidak melakukan impor beras pada 2025 dan 2026.

Pada 2025, Indonesia mencatat surplus beras sebesar 4,2 juta ton. Angka tersebut berbeda jauh dibandingkan 2024, ketika Indonesia masih harus mengimpor beras sebanyak 4,52 juta ton.

"Kami sampaikan bahwasanya pangan kita, khususnya beras, yang menjadi pangan strategis itu dua tahun pemerintahan saat ini swasembada berkelanjutan. Tahun lalu tidak ada impor, tahun ini juga tidak ada impor. Insyaallah stok kita aman. Aman untuk sampai bulan Juli untuk beras. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini," kata Amran seusai Rapat Koordinasi Keamanan Pangan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Amran mengatakan ketersediaan beras saat ini diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga pertengahan tahun mendatang. Menurutnya, stok yang melimpah membuat pemerintah optimistis menghadapi fenomena El Nino.

"Standing crop kita itu 10 juta ton, kemudian horeka (hotel, rumah-rumah, dan seterusnya) 10 juta ton, di Bulog 4,5 juta ton, total hampir 25 juta ton. Kebutuhan per bulan 2,5 juta ton. 25 bagi 2,5 juta berarti itu 10 bulan ke depan, sampai bulan Juli-Agustus aman. Jadi El Nino tidak terlalu mengkhawatirkan karena kita sudah mengantisipasi sebelumnya dengan pompanisasi, oplah, irigasi kita perbaiki, kemudian benih yang tahan kekeringan," jelasnya.

Kemandirian pasokan juga terlihat pada komoditas peternakan. Produksi daging ayam ras diproyeksikan mencapai 4,90 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sekitar 4,02 juta ton. Dengan demikian, surplus diperkirakan mencapai 876 ribu ton.

Sementara itu, produksi telur ayam ras mencapai sekitar 6,99 juta ton, melampaui kebutuhan nasional sebesar 6,47 juta ton. Surplus komoditas tersebut diperkirakan mencapai 516 ribu ton.

Meski demikian, Amran mengakui terdapat anomali harga telur ayam di tingkat peternak dan konsumen. Pemerintah terus berupaya mengatasi persoalan tersebut agar masyarakat dapat memperoleh telur dengan harga yang wajar.

"Kemudian, telur ayam juga surplus, bahkan ekspor. Nah, hanya ada masalah di tingkat peternak itu harga telur ayam Rp20.000-Rp21.000. Harusnya Rp26.000 dan Rp30.000, harusnya. Tetapi juga ironisnya di konsumen Rp40.000-Rp45.000. Ini di atas HET, terlalu tinggi. Ada anomali. Alhamdulillah terindikasi," jelasnya.

Untuk jagung, produksi pada 2026 diproyeksikan mencapai 18 juta ton pipilan kering. Proyeksi tersebut didukung peningkatan hasil panen sebesar 4,18% pada kuartal awal 2026. Berkat surplus dan stok bawaan (carry over) sebesar 4,5 juta ton dari 2025, pemerintah menghentikan impor jagung pada 2026.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang Januari-Desember 2025 mencapai 16,16 juta ton. Angka tersebut meningkat 1,02 juta ton atau 6,74% dibandingkan produksi pada 2024 yang sebesar 15,14 juta ton.

Pada awal 2026, BPS juga mencatat potensi luas panen jagung masih menunjukkan tren positif. Pada periode Januari-Maret 2026, luas panen diperkirakan mencapai 0,86 juta hektare dengan potensi produksi sekitar 4,94 juta ton jagung pipilan kering berkadar air 14%.

Sementara itu, pemerintah juga tidak lagi melakukan impor jagung pakan pada 2025 dan 2026.

Untuk komoditas lainnya, produksi gula konsumsi diproyeksikan mencapai 3,04 juta ton. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kebutuhan nasional yang mencapai 2,84 juta ton.

Produksi bawang merah diperkirakan mencapai 1,32 juta ton, melampaui kebutuhan nasional sebesar 1,25 juta ton. Neraca komoditas ini mencatat surplus sekitar 63 ribu ton.

Foto: Dadang Hermansyah/detikJabar

Pada komoditas hortikultura, produksi cabai besar diproyeksikan mencapai 1,52 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sebesar 929 ribu ton. Dengan demikian, surplus diperkirakan mencapai 588 ribu ton.

Kondisi pasokan cabai rawit nasional hingga akhir 2026 juga diproyeksikan mencukupi. Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 5 Mei 2026, produksi cabai rawit tahun ini diperkirakan mencapai 1,59 juta ton dengan kebutuhan nasional sebesar 913,6 ribu ton. Dari proyeksi tersebut, stok akhir tahun diperkirakan tersisa sekitar 60,5 ribu ton.

Pada Mei 2026, ketersediaan cabai rawit diproyeksikan mencapai 168,1 ribu ton, sedangkan kebutuhan nasional sekitar 78 ribu ton. Dengan demikian, neraca pasokan pada periode tersebut diperkirakan surplus sekitar 90,1 ribu ton.

Sejumlah Harga Komoditas Pangan Merangkak Naik

Meski berbagai komoditas pangan mencatatkan surplus, pemerintah masih menghadapi persoalan kenaikan harga di tingkat konsumen. Sejumlah warga mengeluhkan harga pangan yang terus meningkat, termasuk beras dan cabai.

Salah seorang warga Depok, Wildan, mengatakan harga beras premium mengalami kenaikan. Dia mengaku biasanya membeli beras premium kemasan 5 kg dengan harga Rp 75 ribu hingga Rp 85 ribu. Kini, harganya mencapai Rp 90 ribu hingga Rp 125 ribu per 5 kg.

"Beras naik, biasanya beli beras premium 5 kg Rp 75 ribu hingga Rp 85 ribu. Sekarang Rp 90 ribuan hingga Rp 125 ribu 5 kg," kata Wildan.

Menurut Wildan, beras premium juga terkadang tidak tersedia di sejumlah pasar modern atau swalayan.

"Di sini (swalayan) bulan lalu pas belanja bulanan kosong, sekarang ada," jelasnya.

Keluhan serupa disampaikan seorang asisten rumah tangga bernama Wiyah. Dia mengatakan kenaikan harga komoditas, seperti cabai, membuatnya harus mengurangi jumlah pembelian.

"Cabai lagi mahal. Kalau mahal gini paling jumlah cabai yang dibeli dikurangi," kata Wiyah.

Wiyah juga mengeluhkan kualitas beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurutnya, meski harganya lebih terjangkau, kualitas beras tersebut dinilai kurang baik.

"Beras ini (SPHP) kuning berasnya. Harus dicampur dengan premium dulu biar enak untuk dikonsumsi," tutur Wiyah.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia Tunov Mondro Atmojo mengatakan kenaikan harga cabai telah dirasakan petani sejak pertengahan Agustus. Menurutnya, salah satu faktor utama kenaikan harga tersebut adalah terbatasnya ketersediaan air akibat cuaca panas dan fenomena El Nino.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia (BI), harga cabai merah keriting naik 9% menjadi Rp 62.950 per kg. Sementara itu, harga cabai rawit merah melonjak 7,2% menjadi Rp 90.050 per kg.

Foto: Rifki Afifan/detikFoto

"Penyebab kenaikan ini disebabkan karena murni faktor cuaca dan mengakibatkan ketersediaan air habis, tanaman cabai yang telah petani tanam akhirnya hanya mengandalkan tanaman eksisting yang sedang berproduksi," ujar Tunov.

Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) Abdul Hamid mengatakan kenaikan harga cabai disebabkan gangguan produksi di sejumlah daerah sentra.

Menurutnya, harga cabai di tingkat petani saat ini berkisar Rp 53 ribu hingga Rp 65 ribu per kg. Di pasar induk, harganya meningkat menjadi Rp 70 ribu hingga Rp 75 ribu per kg. Sementara itu, harga di tingkat konsumen mencapai Rp 90 ribu hingga Rp 95 ribu per kg.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui adanya kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di berbagai daerah. Khusus cabai, dia mengatakan kenaikan harga turut menyumbang inflasi.

"Kita memahami, mendengar keluhan dari masyarakat atau harga-harga, termasuk tadi inflasi, ternyata memang cabai rawit, cabai rawit dan cabai apa tadi? Cabai merah, ada dua penyebab, ya," jelasnya.

Untuk menjaga keterjangkauan harga beras, pemerintah melakukan sejumlah upaya, antara lain melalui penyaluran bantuan pangan dan beras subsidi. Bantuan pangan ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan, sedangkan beras subsidi ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan beras dengan harga lebih terjangkau.

Zulhas mengatakan bantuan pangan berupa beras sebanyak 30 kg ditujukan kepada 33,2 juta penerima yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Penyaluran bantuan tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026.

Dia juga mengatakan pemerintah berupaya memaksimalkan produksi beras, salah satunya dengan memangkas regulasi distribusi pupuk. Menurutnya, penyederhanaan aturan tersebut akan memudahkan petani memperoleh pupuk bersubsidi.

"Pak Presiden sudah putuskan, sudah setuju beliau, bantuan pangan untuk 33,2 juta di desil 1 sampai desil 4. Kita percepat, kita percepat ya, sebelum Desember ini selesaikan," kata Zulhas saat Rapat Koordinasi Keamanan Pangan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menyoroti kenaikan harga cabai yang berkontribusi terhadap inflasi.

"Month-to-month, Agustus ke September, ada kenaikan sedikit, yaitu 0,30%, dan penyumbang utamanya adalah sektor makanan, minuman. Namun sektor makanan, minuman ini, kita melihat yang utama adalah cabai. Bukan makanan pokok. Cabai rawit dan cabai merah," jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Tito meminta pemerintah daerah mengajak masyarakat menjalankan program penanaman cabai. Menurutnya, program tersebut dapat membantu mengatasi kenaikan harga cabai.

"Terutama dikarenakan kekeringan, ya, sehingga beberapa daerah produksi cabai rawit berkurang. Sebetulnya bisa diatasi juga dengan menggenjotkan program tanam cabai yang banyak dilakukan di berbagai daerah, di desa-desa, di kelurahan-kelurahan, di kota," tutupnya.

(akd/akd)