Jakarta, CNN Indonesia --
DPRDDKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menunda rapat Badan Anggaran (Banggar) terkait pembahasan APBD 2027.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin mengatakan penundaan atau skors pembahasan karena belum ada kepastian mengenai besaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, serta persetujuan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan. Menurutnya, kepastian DBH dan skema pembiayaan melalui obligasi diperlukan agar pembahasan anggaran dapat dilanjutkan dengan perhitungan yang lebih pasti.
"Dari dua hal itu, kita menskors rapat ini. Mudah-mudahan pertemuan antara pemerintah provinsi, Pak Gubernur dengan Menteri Keuangan besok bisa memperoleh hasil yang baik, sehingga kita mendapatkan dana bagi hasil yang sesuai dengan kebutuhan anggaran di DKI," ujar Suhud, seusai rapat Banggar, Senin (26/10) dikutip dari situs Pemprov DKI Jakarta.
Suhud berharap, pertemuan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara menghasilkan kepastian mengenai DBH dan alternatif pembiayaan tersebut.
Jika hasil koordinasi diperoleh pada Selasa (27/10) ini, rapat Banggar direncanakan kembali digelar pada Rabu (28/10), kemudian dilanjutkan dengan pembahasan anggaran di tingkat komisi pada Kamis (29/10).
Sebelumnya, dalam konferensi pers realisasi APBD Triwulan III Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/10), Pramono mengatakan hingga 30 September 2026, pendapatan daerah DKI Jakarta terealisasi sebesar Rp44,98 triliun atau 62,95 persen dari target Rp71,45 triliun. Belanja daerah mencapai Rp40,40 triliun atau 54,39 persen dari pagu Rp74,29 triliun.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp6,46 triliun atau 65,43 persen dari target Rp9,88 triliun, sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp2,02 triliun atau 28,74 persen dari pagu Rp7,04 triliun. Total APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp81,33 triliun.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp39,33 triliun atau 68,20 persen dari target. Realisasi tersebut tumbuh 1,29 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Penerimaan pajak daerah mencapai Rp34,58 triliun, meningkat 1,59 persen secara tahunan.
Kemudian mengutip dari laman Pemprov DKI, RAPBD 2027 diajukan sebesar Rp82,89 triliun, meningkat 4,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari total belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp75,04 triliun, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp20,04 triliun untuk pendidikan dan Rp31 triliun untuk infrastruktur.
Prioritas anggaran tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, saat membacakan pidato gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD mengenai penyampaian penjelasan RAPBD 2027 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (13/10).
Dalam pidato tersebut, Wagub Rano menjelaskan alokasi pendidikan mencapai 26,71 persen dari total belanja daerah, sedangkan infrastruktur sebesar 41,43 persen. Kedua alokasi tersebut melampaui ketentuan minimal belanja wajib (mandatory spending) yang menjadi acuan penyusunan anggaran daerah.
Untuk mendukung berbagai prioritas tersebut, pendapatan daerah pada RAPBD 2027 ditargetkan mencapai Rp72,62 triliun, meningkat 4,70 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026 sebesar Rp69,36 triliun.
Target pendapatan itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp58,58 triliun, pendapatan transfer Rp11,16 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2,88 triliun. Selain mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp10,27 triliun untuk mendukung pelaksanaan program dan pembangunan daerah pada 2027.
Penjelasan DPRD soal dampak DBH
Pada awal pekan ini, Suhud mengatakan berdasarkan penjelasan TAPD, pengurangan DBH berdampak pada defisit anggaran sebesar Rp641,66 miliar. Kondisi tersebut membuat nilai APBD 2027 yang sebelumnya disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebesar Rp82,88 triliun berkurang menjadi Rp82,24 triliun akibat penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Suhud menegaskan, penyesuaian anggaran belum dapat diputuskan sebelum ada kepastian mengenai DBH dan persetujuan penerbitan obligasi daerah. Jika kedua hal tersebut belum jelas, Pemprov DKI harus kembali menelaah program dan alokasi belanja yang telah direncanakan untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Menurut dia, penyesuaian akan semakin berat jika penerbitan obligasi daerah senilai lebih dari Rp5 triliun tidak mendapat persetujuan. Sebab, pemerintah daerah harus mencari alternatif pembiayaan sekaligus mempertimbangkan kembali program yang sudah masuk dalam perencanaan anggaran.
"Artinya, program-program ataupun anggaran yang sudah ada harus disisir lagi, dipotong. Ini enggak mudah juga untuk mengurangi anggaran sebesar itu, apalagi nanti kalau ternyata obligasi tidak disetujui," katanya.
Sebagai alternatif, Suhud menyebut, opsi pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) apabila penerbitan obligasi daerah tidak disetujui. Ia berharap, skema pinjaman tersebut dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat, termasuk kemungkinan pembiayaan tanpa bunga sehingga ruang fiskal Jakarta tetap terjaga.
"Kalau obligasi tidak disetujui, alternatifnya pinjaman melalui SMI. Saya harapkan bisa seperti itu sehingga APBD kita, fiskal kita agak lebih longgar," ucapnya.
Persoalan DBH hingga transfer dana ke daerah (TKD) menjadi pembicaraan setidaknya dalam setahun terakhir di tengah upaya efisiensi yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto, dan prioritas anggaran untuk proyek nasional yang dijanjikannya dalam kampanye seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta lainnya.
Saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026, Prabowo meminta kepala daerah tak perlu takut soal efisiensi anggaran yang membuat TKD dipangkas pemerintah pusat.
Ia lantas berjanji gelontoran duit dari pusat ke daerah akan jauh lebih besar di masa kepemimpinannya dibandingkan pemerintahan terdahulu.
"Bupati dan para gubernur, jangan khawatir bukan kita kurangi uang ke kabupatenmu ya. Nanti saya buktikan uang yang mengalir ke provinsimu itu jauh lebih (besar) di zaman saya memerintah daripada sebelum ini," ujarnya dalam rakornas yang dihadiri kepala daerah se-Indonesia, tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10).
Prabowo tak menjelaskan lebih rinci bagaimana strateginya. Namun, ia optimis pada tahun-tahun mendatang, aliran dana pusat ke daerah bakal lebih baik.
(kid)
